Cahayanews.com

Medan, CAHAYANEWS.com - Sebagai salah satu pusat pendidikan Islam yang ada di Kota Medan, Yayasan Pendidikan Islam Terpadu (YPIT) Khairul Imam diharapkan mampu menjadi tempat bagi para generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan serta nilai-nilai ketaqwaan lewat pengajaran selama mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini dinilai sangat penting mengingat selain pengetahuan, para siswa juga harus ditanamkan nilai-nilai keislaman dan ketaqwaan untuk menjadikan mereka insan yang berakhlak mulia. Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH saat menghadiri Milad ke-12 YPIT Khairul Imam di Jalan STM Ujung, Rabu (30/1) pagi. Wali Kota mengucapakan selamat sekaligus mengucapkan rasa terima kasihnya atas dedikasi yang diberikan YPIT Khairul Imam dalam memajukan dunia pendidikan berbasis ilmu agama Islam khususnya di kota Medan. ‘’Tanpa terasa, 12 tahun sudah YPIT Khairul Imam berdiri. Mendarmabaktikan diri sebagai pusat pendidikan islam dalam upaya memben...

MEDAN, CAHAYANEWS.com  – Kisruhnya para pedagang pasar Marelan beberapa waktu lalu, berujung hingga ke Wakil Rakyat. Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak) Sumatera Utara (Sumut) di pimpin oleh Saharuddin selaku Koordinator, menyerahkan berkas bukti temuan penyebab kisruhnya pesagang pasar Marelan tersebut kepada Sekretaris Komisi C DPRD Kota Medan, Senin (28/1/2019) siang. Sebelumnya, di ruang Komisi C lantai 3 gedung DPRD Kota Medan, pihaknya menggelar pertemuan dengan agenda mendengar pernyataan sikap yang dihadiri oleh mewakili PD Pasar dan juga mewakili para pedagang pasar marelan. Dalam pernyataan sikap tersebut, para pedagang menuntut agar Direksi PD Pasar Kota Medan yang melakukan pembiaran terhadap kisruh Pasar Marelan dan sudah diperiksa oleh Ditreskrimsus Tipikor Polda Sumut segera di copot. ” Usut perjanjian kerjasama antara Pemko Medan dan PD Pasar tentang penyerahan dan pengelolaan dan pemanfaatan pasar marelan tanggal 1 Maret 2018 yang diduga perjanjian fiktif berbau ...

Medan, CAHAYANEWS.com - Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani SH diwakili Wakil Ketua IV TP PKK Kota Medan Nuraisyah Musadad, menerima kunjungan  Tim Pembinaan Lomba PKK KB KES Provinsi Sumut di Kantor Lurah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Selasa (29/1). Dipimpin Wakil Ketua IV TP PKK Provinsi Sumut Ny Teja Syarifudin, kedatangan tim bertujuan untuk memberikan penilaian serta pembinaan terhadap PKK Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Selain itu jelas Ny Teja Syarifudin,kedatangan tim juga untuk memberikan pembekalan pada PKK Kelurahan Sari Rejo dalam persiapannya mengikuti lomba PKK KB Kes untuk tingkat nasional yang akan diikuti dalam waktu dekat. Dikatakannya, pembinaan ini sangat penting agar nantinya Kelurahan Sari Rejo memiliki persiapan yang matang dalam mengikuti lomba tersebut. Sekedar memberitahukan, PKK Kelurahan Sari Rejo merupakan perwakilan dari Provinsi Sumut yang akan bersaing dengan PKK dari provinsi lainnya di Indonesia. Sebab, PKK Kelurahan Sari Rejo ...

Medan, CAHAYANEWS.com -  Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 menegaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. "Amanah tersebut menjadi keharusan bagi Pers agar berperan sebagai pengawal demokrasi di tengah proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pilpres 2019," kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam Workshop Peliputan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 bagi pimpinan organisasi pers dan media massa di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (29/1/2019). Selain Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley, tampil sebagai narasumber Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi serta Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid yang juga Calon Legislatif dari Partai Golkar Dapil Sumut 1. Workshop Peliputan Pemilu di Medan itu merupakan workshop perdana yang digelar Dewan Pers di 34 Pr...

Medan, CN.com - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj Rita Maharani SH, menyaksikan serah terima jabatan  Ketua DWP Kota Medan masa bakti 2014-2019 dari Ny Yurina Khairul Syahnan kepada Ny Ismiralda Wirya Alrahman  di Gedung Dharma Wanita Jalan Rotan Medan, Senin (28/1). Dengan serah terima jabatan tersebut, gerakan DWP Kota Medan diharapkan akan lebih maju dan program yang dijalankan  dapat bermanfaat bagi masyarakat. Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan dilanjutkan penyerahan memorandum dari ketua lama kepada ketua baru. Di bawah kepimpinan ketua baru, DWP Kota Medan diharapkan dapat mendukung penuh Pemko Medan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain Wakil Wali Kota dan Penasehat DWP Kota Medan, serah terima jabatan yang berlangsung penuh khidmat juga turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman, Ke...

Lampung, CN.com - Dinilai berhasil dalam membina dan memajukan Karang Taruna di Kota Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi Mendapatkan penghargaan dari Pengurus  Nasional Karang Taruna.  Penghargaan yang diberikan tersebut berupa Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2018 kategori Pengurus Umum Terbaik Karang Taruna Kabupaten/Kota. Award ini diserahkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita diwakili Dirjen Pemberdayaan  Masyarakat  Kementrial Sosial (Kemensos) RI Pepen Nazaruddin pada puncak peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) Tingkat Nasional di Provinsi Lampung, Sabtu (26/1).  Pemberian penghargaan itu disaksikan ribuan peserta yang merupakan perwakilan pengurus Karang Taruna di seluruh Indonesia. Penghargaan ini bukan kali pertama diterima mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan tersebut. Sebelumnya  tahun 2016, Wali Kota juga mendapatkan penghargaan serupa di Palembang, Sumatera  Selatan. Pasalnya, Wali Kota memang berkomitmen penuh untuk memajukan Karang Ta...

Medan, CN.com - Papan reklame bermasalah terus bertumbangan satu persatu.  Jumat (25/1) malam, giliran 7 unit papan reklame bermasalah  di Jalan Brigjen  Zein Hamid yang  ‘dibabat’  habis Tim Gabungan Pemko Medan.      Pembongkaran dilakukan karena ketujuh  unit papan reklame dengan ukuran bervariasi  dan telah berdiri sejak lama itu ternyata tidak memiliki izin. Sebelum pembongkaran dilakukan, tim gabungan lebih dulu menyisiri Jalan Brigjen Katamso  dan Jalan Grigjen Zein Hamid sampai batas Kota (Deli Rua). Dari penyisiran yang dilakukan, 7 unit papan reklame tidak memiliki izin. Oleh karenanya tim gabungan pun langsung melakukan pembongkaran. Adapun  ketujuh unit papan reklame bermasalah itu berukuran 4 x6 meter sebanyak 5 unit, ukuran 2 x 3 meter  sebanyak 2 unit. Guna mendukung kelancaran pembongkaran, tim gabungan dibantu 1 unit mobil crane dan peralatan esin las. Lantaran ukuran papan reklame tidak terlalu besar, prosesi pembongkaran pun berjalan dengan  cepat dan lancar. Dengan...

MEDAN, CN.com   – Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B mengadakan Reses I (satu) sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 di Daerah Pemilihan (Dapil) III (tiga) yang meliputi Kecamatan Medan Timur, Kecamata Medan Perjungan dan Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (26/1/2019) sekitar pukul 16.00 WIB. Acara yang diadakan di Jalan Pasar III (tiga), Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan ini dihadiri ratusan warga yang sangat antusias untuk memberikan aspirasinya mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat. Turut hadir dari Dinas PU (Rusdi), Camat Medan Perjuangan (Pahri Matondang), Lurah Tegal Rejo (Nuhan Hasibuan), Plt Kadis Pendidikan Medan (Marasutan), dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan (Muhammad Yamin Daulay) beserta awak media. Pada sesi pertama dan kedua saat dilakukan tanya jawab, beberapa masyarakat juga menyampaikan aspirasi berbagai keluhan seperti saluran pipa pembuangan tinja di Jalan Pasar 3 (tig...

Medan, CN.com - Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak seluruh lapisan masyarakat, komunitas maupun organisasyang ada di Kota Medan untuk bersama-sama mendukung serta menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, guna mewujudkan ibukota Provinsi Sumut ini bersih  dari sampah. "Sekecil apapun dukungan yang diberikan tentunya sangat berarti  dalam upaya mewujudkan Kota Medan  bersih dari sampah. Sebab, tanpa dukungan itu sulit bagi Pemko Medan untuk mewujudkannya,” kata  Wakil Wali Kota di sela-sela acara pelantikan pengurus  Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota  Medandi Gedung Olah Raga Cikal USU Jalan Dr Manyur Medan, Sabtu (26/1). Di hadapan seluruh yang hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Wali Kota kembali meluruskan pemberitaan terkait predikat kota metropolitan terkotor yang ditujukan kepada Kota Medan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada penyerahan Piala Adipura beberapa waktu lalu.  Akhyar menjelaskan, ...

MEDAN, CAHAYANEWS.com  – Pemerintah Kota Medan hingga kini masih menunggu pemerintah provinsi Sumatera Utara membayarkan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemko Medan sebesar Rp.1,3 triliun Rupiah. Akibat belum terealisasinya pembayaran   utang DBH Pemprovsu ke Pemko Medan berdampak terhambatnya pembangunan di Kota terbesar ke tiga di Indonesia ini, salah satu yang terlihat jelas adalah buruknya manajemen persampahan yang menjadi sorotan dari berbagai pihak saat ini. Demikian diutarakan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Medan, H.Ilhamsyah kepada wartawan beberapa waktu lalu. Politisi dari partai Golkar Kota Medan ini menambahkan masalah persampahan tidak terlepas dari manajemen keuangan, sehingga jika sudah masuk kedalam manajemen keuangan, tentu Pemko Medan harus mencari sumber dana dan salah satunya DBH yang merupakan salah satu komponen pajak yang menjadi hak pemeritah Kota Medan. “ Kita minta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembayaran utang DBH kepada ...

Medan, CN.com - Indonesia sebagai negara yang berada di jalur cincin api atau Ring Of Fire, memiliki sejarah yang panjang dengan berbagai bentuk bencana. Belajar dari pengalaman tersebut, maka nenek moyang bangsa ini telah mengerti bahwa untuk bisa hidup berdampingan dengan alam, manusia tidak usah melawan kodrat yang telah ditentukan oleh alam. Manusia itu sendiri harus mampu membuat berbagai bentuk kearifan lokal sehingga alam menjadi sahabat kita. Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Plt. Kadis Pendidikan Kota Medan Drs H Marasutan MPd pada saat menghadiri Seminar Nasional "Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Lingkungan yang Produktif" di Ruang Senat Biro Rektor USU, Kamis (24/1). Plt. Kadis Pendidikan Kota Medan menjelaskan bahwa salah satu bentuk kearifan lokal bisa dilihat dalam hal arsitektur tradisional bangunan di tanah air ini. Contohnya adalah rumah-rumah tradisional di Nias yang dibangun dengan kokoh walaupun tanpa menggunakan p...

Medan,CN.com -  Pemko Medan melalui Satpol PP Kota Medan kembali melanjutkan penertiban pedagang kaki lima (PK5) di kawasan Pasar Petisah Medan,  Kamis (24/11). Penertiban dilakukan karena PK5 mau menggunakan ruang milik jalan (rumija)  untuk menggelar lapak.  Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas,  keberadaan PK5 beserta lapaknya sangat mengganggu eatetika sehingga membuat kawasan itu tampak kumuh. Penertiban dipimpin langsung Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan dengan mobil mengerahkan ratusan personelnya. Sebelum dilakukan penertiban,  seluruh PK5 telah diberikan surat peringatan agar tidak berjualan lagi di rumija tersebut. Sebab,  Pemko Medan melalui PD Pasar telah menyediakan tempat di Pasar Petisah. Namun surat peringatamn tidak diindahkan,  PK5 tetap berjualan. Oleh karenanya Sofyan pun datang membawa personelnya melakukan penertiban. Meskipun diwarnai protes dan teriakan caci maki namun Sofyan tak menggubris sedikit pun. Mantan Camat Medan Area itu pun menyuruh anggotan...

MEDAN, CAHAYANEWS.com   – Terkait masalah kemacetan yang terjadi di ibukota Sumatera Utara, Anggota DPRD Kota Medan, Roby Barus mempertanyakan solusi yang ditawarkan oleh Walikota Medan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Saat membacakan pandangan Fraksi diruan Paripurna DPRD Kota Medan, Fraksi PDI Perjuangan beranggapan bahwa, beberapa tahun belakangan terakhir permasalahan kemacetan jalan seolah-olah menjadi pemandangan indah yang dipertontonkan kepada warga. “Hal ini sudah berulang kali kami ingatkan, agar dicari solusi penangananya. Namun hingga saat ini, Dinas Perhubungan tidak mampu melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kemacetan,” kata Roby Barus. Berdasarkan analisa fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan di lapangan, kemacetan terjadi karena banyak faktor, di antaranya volume kendaraan yang melintas tidak sebanding dengan infrastruktur. “Penataan parkir pinggir jalan tidak teratur, banyaknya jalan rusak atau berlubang, lampu lalu lintas yang ...

Medan, CN.com - Upaya  Pemko Medan untuk  menyediakan fasilitas publik berupa  tempat duduk besi  di troatoar depan Merdeka Walk  ternyata  tidak mendapat dukungan penuh dari orang-orang tak bertangungjawab.  Terbukti,  besi  tempat duduk  dicuri sehingga satu dari belasan tempat duduk sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk duduk.  Padahal keberadaan tempat duduk itu disediakan untuk masyarakat agar dapat menikmati  Titik O Kota Medan itu baik siang maupun malam hari. Pengadaan tempat duduk besi itu merupakan hasil kerjasama Pemko Medan melalui Dinas Pertamanan Kota Medan bekerjsama dengan Jasa Raharja Cabang Sumatera Utara. Ada 35 unit tempat duduk besi yang disediakan, belasan unit pemasangannya dilakukan di depan Merdeka Walk, sedangkan sisanya di tempatkan di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Selain 35 unit tempat duduk besi, pihak Jasa Raharja juga memberikan 30 unit pot bunga, bola batu 30 unit serta tempat sampah sebanyak 20 unit. Bantuan dari Jasa Raharja ini dilakukan dala...

MEDAN, CN.com  – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Jumadi, S.Pd.I memberikan semangat untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menjadi kota terbersih. ” Ini merupakan peringatan untuk kita semua (Masyarakat Kota Medan), Pemko Medan juga segera berbenah untuk menghilangkan kesan kotor tadi, untuk memunculkan semangat sebagai kota bersih, gitu kan. Jangan sampai terulang lagi dan kita malu juga,” kata anggota Komisi B dari Fraksi PKS. Tambahnya, menanggapi pemberitaan atas julukan Medan kota terkotor tang diucapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu yang telah mengumumkan 10 (sepuluh) kota terkotor dalam penilaian adipura 2018 tentang pengelolaan sampah, ia mengatakan agar siapapun tidak saling menyalahkan. ” Intinya, itu dapat dijadikan hikmah positifnya lah. Kita tidak saling menyalahkan, bagaimana itu menjadi cambuk kita sebagai kota bersih itu, ya kan,” pungkasnya.  (s.bm)

MEDAN, CN.com   – Kantor Walikota Medan, pagi tadi mendadak heboh. Pasalnya, secara tiba-tiba, berdiri papan bunga tepat didepan Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, yang bertuliskan ucapan selamat atas predikat Kota Medan menjadi kota terjorok, yang ditujukan kepada Walikota Medan, Rabu (23/1), sekira pukul 09.00.WIB. Meski pemandangan itu tak begitu lama terjadi, karena si pembawa papan bunga langsung disuruh mengangkat papan bunga tersebut oleh Satpol PP, namun cukup membuat heboh. Pasalnya papn bunga tersebut sempat dilihat oleh sebahagian ASN di gedung Kantor itu dan juga warga Kota Medan yang melintas. Terlihat warga yang melintas didepan Kantor Walikota Medan, tersenyum- senyum ketika membaca kalimat yang tertulis di papan bunga tersebut. ” Makjang, gawat bah. Sampai segitunya ya, kok bisa jadi Kota Terjorok gitu,” ujar salah seorang warga yang kebetulan melintas danmelihat tulisan di papan bunga tersebut. Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ko...

MEDAN, CN.com  – Beberapa hari lalu, kota Medan mendapt julukan sebagai Kota Terkotor yang diucapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah mengumumkan 10 Kota terkotor dalam penilaian Adipura 2018. Saat ini, hadiah tersebut telah menimbulkan berbagai persepsi negatif, bukan hanya pada pemimpin Kota Medan saja, namun juga berdampak terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dengan julukan tersebut, masyarakat Kota Medan menanggapinya sebagai suatu kenyataan yang memang benar terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs.Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B menilai, Rabu (23/01/2019) julukan kota Medan terkotor dapat berpengaruh terhadap citra Kota Medan dimata masyarakat luar. Dalam hal ini Walikota Medan Dzulmi Eldin supaya melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah pimpinan (OPD) Pemko Medan. Salah satunya adalah Dinas Kebersihan dan Pe...

Medan, CN.com -  Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution  MSi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan agar dapat segera mendalami hasil reses yang disampaikan DPRD Kota Medan. Hal itu penting dilakukan guna  dipadu serasikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sekaligus menjadi masukan dalam penyusunan program kerja Pemko Medan. Imbauan ini disampaikan langsung Wakil Wali Kota pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Ketiga Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2018 dari Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai V di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/1). "Saya minta OPD terkait dapat mengevaluasi dan mendalami hasil reses yang di sampaikan DPRD Medan agar dijadikan sebagai masukan dalam menyusun program kerja OPD,”  kata Wakil Wali kota. Di samping menyampaikan imbauan, Akhyar juga mengucapkan terima terima kasih dan sangat mengapresiasi atas digelarnya penyampaian laporan hasil reses ini. Dikatakannya, hasil reses dapat menja...

Medan, CN.com - Pemko Medan akan memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat kurang mampu. Untuk menunjang pemberian bantuan sosial tersebut, Dinas Sosial Kota Medan juga akan membentuk Tim Koordinasi yang akan turun langsung ke lapangan dalam mendata masyarakat yang dibawah taraf kesejahteraan. Hal ini terungkap dalam Pembentukan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan, Senin (22/1). Rapat ini dipimpin langsung Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan Drs. H. Musaddad, M.Si. Musaddad menjelaskan tujuan diadakannya bantuan sosial pangan ini untuk penanganan gizi buruk dan memberikan kesejahteraan kepada warga Kota Medan yang membutuhkan. Untuk itu, Musaddad berpesan Tim ini nantinya dapat bekerja sesuai dengan fungsinya karena hal ini menyangkut hajat hidup masyarakat kurang mampu di Kota Medan. ”Saya tekankan agar para peserta rapat yang hadir segera melaporkan hasil rapat ini kepada masing – masing pimpinannya dan bila m...

Medan,CN.com - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH melepas kereta kecana yang membawa patung Dewa Murugan dalam perayaan Thaipusam di depan Kuil Sree Soepramaniam Nagararattar Jalan Kejaksaan Medan, Senin (21/1) malam. Meski sempat diguyur hujan deras namun ribuan umat Hindu keturunan Tamil  hadir untuk mengikuti prosesi Thaipusam yang merupakan perayaan kemenangan  nilai-nilai kebaikan atas segala bentuk kejahatan, nafsu dan angkara murka tersebut. Tidak hanya umat Hindu, perayaan Thaipusam juga dihadiri warga Kota Medan yang berlatar suku dan agama berbeda karena menariknya ritual yang dilaksanakan. Oleh karenanya menurut Wali Kota, tidak heran jika momen ini kerap menjadi salah satu momen yang senantiasa  dinantikan mayoritas warga Kota Medan meskipun berasal dari keyakinan berbeda. “Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai yang masih kuat terpartri di sanubari warga Kota Medan. Untuk itu marilah kita i terus menjaga toleransi dan rasa saling mengha...

MEDAN, CAHAYANEWS.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan memutuskan tahun ini akan membentuk 12 peraturan daerah (perda) Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli mengatakan program pembentukan 12 perda itu berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Medan pada 14 Januari 2019 dan paripurna DPRD Medan pada 22 Januari 2019. ” Termasuk juga laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Daerah DPRD Medan dengan Pemko Medan tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Medan tanggal 22 Januari 2019,” kata Iswanda Nanda Ramli saat memimpin rapat paripurna tentang program pembentukan peraturan daerah Kota Medan tahun 2019, beberapa waktu lalu. Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan Sekda Wiriya Alrahman. Kata Nanda, 12 perda itu saat ini masih berupa rancangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda Kota Medan. Dua belas rancangan perda yang akan dibentuk itu yakni tentang perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata R...

MEDAN, CN.com  – Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung menggelar rapat paripurna terhadap pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Senin (21/1/2019) kemarin di Gedung DPRD Kota Medan. Dalam pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan H. Rajudin Sagala mengatakan, Ranperda ini sangat memenuhi kriteria penilaian untuk mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat. Anggaran tahun 2019 Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Dirjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, sebagaimana yang terlapor dipembahasan pansus. ” PKS berharap dengan adanya bantuan anggaran dari Pemerintah pusat ini, maka Pemerintah kota Medan dapat membuat program-program penataan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh,” katanya. Tambah Rajudin, meskipun persoalan kawasan kumuh menjadi tanggungjawab Pemko Medan, karena hal tersebut berkenaan deng...

MEDAN, CN.com  – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhan Batu, Maninuddin bersama sekitar 12 (dua belas) rombongan anggota dewan lainnya berkunjung ke kantor DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Selasa (22/1/2019) pagi, sekitar lukul 10.00 WIB. Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara ini bertujuan guna peningkatan pelayanan publik dalam penerapan teknologi informatika. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRD Labuhan Batu, Maninuddin dihadapan Kasubag Hukum Hasan Tanjung, Humas Protokol Nurlela dan Kasubang Seksi Aplikasi dan Informasi Dinas Kominfo Medan Lamhot Simamora. Ia mengaku, kunjungan yang dilakukan yaitu ingin mencontoh Perda Kota Medan terkait banyaknya tower-tower yang menjamur berdiri diwilayah Labuhan Batu. ” Ini sangat meresahkan masyarakat, karena di Labuhan Batu belum ada Perda terhadap Pendirian tower. Yang ada di Daerah Labuhan Batu hanya izin towernya saja,” katanya. Ditambahkannya,...

MEDAN, CAHAYANEwS.com –  DPRD Medan Kota mendukung kebijakan Wali Kota MedanDzulmi Eldin yang melakukan rotasi terhadap 18 pejabat eselon II di lingkungan Pemko Medan. Namun demikian, rotasi tersebut diharapkan membawa efek positif dengan memberikan kinerja terbaiknya untuk terhadap pembangunan Kota Medan. Diketahui, dari 18 eselon II yang dirotasi, satu di antaranya adalah Marasutan Siregar. Ia kembali dipercaya untuk menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Padahal sebelumnya ia pernah dicopot dari jabatan tersebut karena kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tahun 2015. Untuk itu, anggota DPRD Medan mengkritisi keputusan tersebut. Penetapan Marasutan sebagai kepala Dinas Pendidikan oleh Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin dinilai tidak berkaca pada masa lalu. “Kita beri waktu 3 bulan untuk Marasutan membenahi seluruh permasalahan yang ada di Disdik Medan, karena ini bukan jabatan baru baginya. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Medan). Jadi, kita liha...

MEDAN, CN.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, julukan kota terkotor untuk Kota Medan membuat malu masyarakat. Hal itu dikatakannya saat berada di ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, No.1, Medan, Selasa (22/1/2019) kemarin, saat membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. ” Meski penilaian berbasis pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetap saja penilaian ini membuat malu Kota Medan,” katanya. Tambahnya, hasil penilaian KLHK tersebut tidaklah mengejutkan, karena jauh-jauh hari Fraksi PKS telah mengingatkan Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) tentang potensi Kota Medan menjadi kota sampah, karena daya angkut armada sampah di Kota Medan hanya sebesar 80% saja. ” Artinya, masih terdapat 20% sampah yang tidak terangkut setiap hari di s...

MEDAN,CAHAYANEWS.com   -  Buruknya infrastruktur jalan, drainase dan sarana-sarana publik yang dibutuhkan oleh masyarakat hasil Reses yang banyak terserap oleh anggota dewan di daerah pemilihannya. Keluhan maupun aspirasi masyarakat itu disampaikan melalui Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses III Anggota DPRD Medan Tahun 2018 dari Daerah Pemilihan I sampai dengan V yang dilaksanakan Selasa, (22/1) di ruang Paripurna. Sidang paripurna kali ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli tersebut, diawali oleh anggota DPRD Medan Ratna Sitepu yang mewakili Dapil III menyampaikan, dari hasil reses yang dilaksanakan di dapil III, ada beberapa poin yang menjadi masukan, keluhan maupun aspirasi masyarakat. Keluhan yang disampaikan oleh warga antara lain,  perlunya perbaikan infrastruktur oleh Pemko Medan yang kondisinya sudah memprihatinkan, khususnya jalan setapak, perbaikan drainase dan jembatan penghubung dan lain-lain yang berada di dapil III. Masyarakat juga meminta agar ...

MEDAN,  CAHAYANEWS.com  – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Dr. Pirngadi Medan melakukan aksi demo ke Kantor Walikota dan gedung DPRD Kota Medan, Senin (21/1/2019) kemarin. Aksi demo tersebut dilakukan untuk meminta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hanya diterima sebesar Rp.1,7 juta. Pada aksinya, massa menuntut agar peraturan walikota (perwal) no. 44 tahun 2017 tentang TPP seluruh ASN Pemko Medan mendapatkan TPP penuh sesuai pasal 6. Sebab, pengakuan pegawai, mereka biasanya menerima TPP Rp.2,4 juta sebulan. Namun, sejak pertengahan 2017, mereka hanya memperoleh Rp.1,7 juta. “Kami minta agar ditinjau kembali perwal no 44 tahun 2017 tentang TPP pasal 6 ayat 9,”kata massa. Perwal tersebut menyebutkan, bahwasanya khusus pegawai ASN di lingkungan Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah mendapatkan jasa pelayanan hanya diberikan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja, TPP ASN berdasarkan disiplin kerja, TPP ASN berdasarkan beban kerja dan TPP ASN berdas...

CAHAYANEWS.com , KUPANG  - Gempa bumi berkekuatan 6,2 SR mengguncang wilayah  Sumba Barat , Selasa (22/1/2019) pada pukul 06:59:21 WIB. Demikian laporan Kepala  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  stasiun Geofisika Waingapu, Arief Tyastama melalui WatsApp group Info  BMKG Sumba , Selasa (22/1/2019) pagi. Arief menjelaskan gempa tersebut terjadi di 10.52 lintang selatan (LS) dan 119.05 bujur timur (BT). Dempa bumi tersebut dilaporkan hanya dengan kedalaman 10 kilometer. Arief juga menjelaskan lokasi gempa terjadi Sumba Region, Indonesia, dengan keterangan 103 KM Barat Daya Sumba Barat-NTT, 109 Km Barat Daya Sumba Barat Daya-NTT, 135 Km Barat Daya Sumba Tengah-NTT dan 392 Km Tenggara Mataram-NTB, serta dengan jarak 1.441 Km Tenggara Jakarta. Selain itu mnurut Arief, gempa di Lok:10.52 LS,119.05 BT (103 km BaratDaya SUMBABARAT-NTT) tersebut juga dirasakan di Tambolaka dengan IV-V MMI, Waingapu, Waikabubak, Sumbawa dan Bima III MMI. Setelah itu terjadi gempa susulan dengan ...

Medan, CN.com - DPRD Kota Medan akhirnya menyetujui Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan Jalan kapten Maulana Lubis, Senin (21/1). Sebelum penandatanganan persetujuan dilakukan, Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Medan. Persetujuan ditandai dengan penandatangan/pengambilan keputusan bersama antara Pimpinan DPRD Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH. Perubahan Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi Perda Kota Medan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dalam pasal 94 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kual...

Medan, CN.com - Pemko Medan jajaki kerjasama dengan Kodam I/BB dalam hal penanganan banjir di daerah aliran Sungai Bedera. Kerjasama ini dilakukan untuk membantu Pemko Medan dalam menormalisasi Sungai Bederah yang selama ini merupakan salah satu penyumbang banjir di Kota Medan. “Saya atas nama Pemko Medan sangat menyambut baik dan berterima kasih atas perhatian Bapak Pangdam I/BB beserta jajarannya karena menjadikan persoalan ini sebagai salah satu bagian dari Karya Bhakti TNI. Karena persoalan Sungai Bederah ini sudah sangat lama dan menahun serta harus cepat ditangani,” ujar Wakil Wali Kota Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSi saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sungai Bedera di Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (21/1). Rapat ini juga dihadiri Kasdam I/BB Brigjen TNI Hasanuddin, S.IP, MM, Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan, Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan Isa Anshari, ST, Kadis PU Kabupaten Deli Serdang Donald Tobing, Perwakila...