Medan,CN.com - Tahun ini Pemerintah Kota Medan menargetkan program bedah rumah sebanyak 1000 unit bagi masyarakat miskin. Namun program bantuan itu tampaknya kurang berjalan karena hingga saat ini masih banyak warga miskin yang rumahnya kurang layak ditempati.
"Program ini sepertinya tidak berjalan," kata anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (17/04/2018).
Paul menanyakan kendala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan sehingga masih banyak masyarakat miskin tak mendapat program bedah rumah. Contohnya masyarakat nelayan di kawasan Belawan yang hingga kini kondisi rumahnya memprihatinkan.
Dia juga menilai terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi warga agar dapat memperoleh bantuan bedah rumah. Salah satunya soal surat silang sengketa dari kelurahan. Sementara warga mengeluhkan pengurusan surat silang sengketa biayanya mahal dan prosesnya berbelit-belit.
Paul juga menanyakan, apa rumah semi permanen bisa mendapat bantuan bedah rumah. “Rumah itu semi permanen, tapi kondisi rumah itu sudah tak layak untuk ditempati. Apa bisa dapat bantuan bedah rumah?,” tanyanya.
Sementara Kepala Dinas PKP2R Sampurno Pohan mengatakan dari 1000 unit rumah yang ditargetkan, pihaknya masih menyelesaikan 200 unit. Hal itu disebabkan banyak syarat yang tak dipenuhi warga saat mengajukan permohonan bantuan bedah rumah.
“Saat ini ada 800 warga yang mengajukan bantuan program ini. Mohon maaf tapi tak bisa kita realisasikan karena tak memenuhi syarat,” katanya.
Syarat yang harus dipenuhi di antaranya rumah tidak berada di pinggir sungai dan pinggiran rel kereta api. Selanjutnya rumah berdiri di atas tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan.
“Makanya ada surat silang sengketa kita minta agar rumah itu benar-benar di tanah miliknya. Selanjutnya rumah tidak boleh rumah sewa. Artinya rumah itu memang benar miliknya dan si pemilik memang tinggal di rumah itu bukan disewakan ke orang lain,” kata Sampurno.
Dia menambahkan, anggaran yang disiapkan sebesar Rp25 juta/KK atau untuk persatu rumah. Sehingga totalnya Rp25 miliar untuk program bantuan tersebut.(b)
