Terlihat hadir sejumlah tokoh sentral dan fungsionaris PASU, diantaranya, Roos Nelly, SH MH (Pembina), Muhammad Zen, SH M.Si (Pengawas), Eka Putra Zakran, SH MH (Ketua Umum), Sudirman Naibaho (Bendahara Umum), Amiruddin Pinem (Direktur LBH) dan puluhan pengurus lainnya.
Kedatangan para petinggi PB PASU tersebut disambut oleh Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Sumut dalam hal ini diwakili oleh Flora Nainggolan, Plt Kepala Bidang Hukum dan HAM yang juga didampingi Berkat Harefa selaku Kasubdit Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dokumentasi dan Informasi Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sumut.
Epza panggilan akrab Eka Putra Zakran, SH MH Ketua Umum PASU mengatakan adapun maksud kedatangan PASU ke Kanwil Hukum dan HAM Sumut adalah untuk bersilaturahmi dalam rangka memperkuat sinergisitas antar lembaga di tingkat Sumut, khusunya lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan penegakan hukum dan/atau yang memayungi masalah hukum, kata Epza.
"Jadi tujuan kita berkunjung ke Kanwil hukum dan HAM Sumut ini adalah dalam rangka membangun silaturahmi, memupuk dan meningkatkan sinergisitas, hubungan kemitraan antar sesama lembaga ditingkat Sumut, khususnya yang berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum atau yang memayungi masalah-masalah hukum, seperti halnya Kanwil Hukum dan HAM ini, beber Epza.
Masih menurut Epza, sebagai wadah berkumpulnya para advokat, disatu sisi PASU memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan lembaga pemerintah yang ada di tingkat Sumut.
Disisi yang lain, bermitra strategis dengan lembaga pemerintah tidak ada ruginya kok, justru merupakan suatu keniscayaan agar terwujud visi misi PASU dalam rangka menguatkan eksistensi para advokat untuk menjadi penegak keadilan serta dapat menuntaskan pengabdian ditengah masyarakat.
Disamping itu, jangan lupa eksen itu memang penting, tapi tidak kalah penting juga adalah pengakuan serta kerjasama yang baik antar sesama lembaga penegak hukum, makanya ada istilah defacto dan dejure, artinya sebuah lembaga selain tercatat juga harus mendapat pengakuan dari publik.
Sebagai informasi bagi masyarakat, dalam waktu dekat ini PASU akan menggelar seminar nasional terkait efektifitas sidang online pascapandemi covid-19, acaranya kita buat gratis dan terbuka untuk umum, pungkas Epza yang juga merupakan mantan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan ini.
Flora Nainggolan Plt. Kepala Bidang Hukum dan HAM menyatakan bahwa seluruh surat masyarakat disini kita tindaklanjuti.
Kebetuluan kita sekarang sedang lagi persiapan hari damai maladika, jadi sebagai pembicaraan awal saya dan pak Berkat yang menerima PASU untuk silaturrahmi hari ini, nanti hasil pertemuan ini akan kita sampaikan nanti ke atasan, ungkap Flora.
Sebagai pembicaraan awal, kalau ada hal-hal tehknis yang mau disampaikan silahkan, mana tau ada yang akan di MoU atau MoA kan dalam upaya pemberian bantuan hukum silahkan. Saya sebenarnya baru beberapa bulan disini, baru dimutasi disini, kata Flora.
Suatu langkah yang bagus hari ini PASU datang silaturrahmi, kalau bisa langsung diurus legalitasnya. Misalnya ada masyarakat yang butuh bantuan hukum tolong dibantu, termasuk keluarganya. Terkait administrasi online tujuannya untuk memangkas birokrasi dan supaya tidak ada celah negataif dan lain lain. Jadi untuk permohonan narasumber acara seminar PASU, kirim aja suratnya via online, nanti akan kita siapkan sesuai kompetensinya.
Harapan pertama kita, LBH ikut bepartisipasi dalam membantu masyarakat. LBH PASU silahkan daftar, tahun 2024 akan ada lagi verivikasi, siapa tau lulus verivikasi Kemenkumham, memang tidak semuanya OBH/PBH lulus akreditasi, karena ada syarat-syaratnya, imbuh Florida.
Dikatakan Flora, setelah legalitas lengkap, maka PASU akan mudah untuk membangun jejaring, nanti kalau Akte dan AHU sudah keluar bisa dibuat Nomor Akte dan AHU tersebut di kop surat PASU. Harapan kedua, PASU bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara, baik dibidang litigasi maupun nonlitigasi, tandas Flora. (CNC/Ryan)
