Anggota Dewan ini Janji Cukur Rambut, Dan Beberkan Fakta Tender Proyek di DPRD Medan

Share:
Medan,CN.com - Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri sulit mengendalikan emosinya saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan PT Paruh Cakrawala Membentang (PCM) di gedung dewan, Selasa (10/04/2018).

Politisi PPP ini juga sepertinya kesal dan bahkan sempat melontarkan akan mencukur habis rambutnya (gundul) jika perusahaan pemenang tender jasa kebersihan di DPRD Medan itu mempekerjakan kembali 39 petugas kebersihan DPRD Medan yang lama.

Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Rajuddin Sagala, Komisi B akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada 39 pekerja kebersihan agar PT PCM mempekerjakan mereka kembali. Direktur Utama PT PCM Arifin Said Ritonga juga tidak mempermasalahkan rekomendasi Komisi B sepanjang rekomendasi dibuat secara tertulis.

Rapat hari itu sempat berlangsung tegang. Ini dipicu setelah Direktur Utama PT PCM membantah tudingan pengutipan uang Rp2,5 juta kepada petugas kebersihan dalam perekrutan pegawai.

"Kalau kami dibilang mengutip uang Rp2,5 juta, ini jelas kami bantah. Kami hanya menyarankan bukan mengutip. Uang itu untuk pelatihan dan sertifikat tenaga kebersihan," kata Arifin Said Ritonga.

Bantahan pihak perusahaan bertolak belakang dengan fakta yang diperoleh kalangan Komisi B soal pengutipan itu. "Begitu informasi yang kami peroleh dari pekerja kebersihan yang tidak dipekerjakan lagi. Karena enggan menyetor, mereka mengaku tidak direkrut," kata anggota Komisi B M Yusuf yang hadir pada rapat itu.

Sementara itu, Irsal Fikri membeberkan beberapa fakta mengenai keberadaan PT PCM. Irsal meragukan profesionalitas perusahaan tersebut karena surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) milik PT PCM baru keluar pada Februari 2018.

"Saya ragu perusahaan ini belum berpengalaman, tapi kok bisa menang tender. Ini ada apa?," kata Irsal.

Irsal juga mempertanyakan pihak Sekretariat DPRD Medan mengapa bisa memenangkan PT PCM dalam jasa keamanan DPRD Medan sementara dari perusahaan itu berada di urutan keempat dari para peserta yang ikut tender.

"Kita minta pihak sekretariat membuka ini ke publik. Masak perusahaan di urutan keempat bisa dimenangkan. Ini ada apa. Apakah memang sudah diatur sedemikian rupa?," demikian Irsal. (bm)
Share:
Komentar

Berita Terkini