Wali Kota Harapkan PPK dan PPS Wujudkan Pemilu Jurdil
CN.com – Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 se-Kota Medan, Selasa (13/03/2018) di Gedung Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan. Wali Kota mengharapkan agar PPK dan PPS dapat mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil)
Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun yang diprediksi akan penuh dengan dinamika politik. Diharapkan situasi tersebut tidak sampai memecah belah persatuan dan kesatuan di antara warga Indonesia.
“Butuh kesadaran bersama bahwa diperlukan individu dan institusi yang mampu melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," kata Wali Kota di hadapan Ketua KPU Medan Herdensi Adnin beserta anggotanya Pandapotan Tamba, Agussyah Ramadani Damanik, Edi Suhartono, dan Yeni Khairiah Rambe.
Wali Kota menyebutkan, melakukan pemutakhiran data pemilih, membuat daftar pemilih sementara, membuat daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap, merupakan sebagian dari tugas yang harus dijalankan. Besarnya tanggung jawab tugas, wewenang dan kewajiban anggota PPK dan PPS ini merupakan amanah negara yang harus dijaga dengan sepenuh hati.
“Anggota PPK dan PPS harus mampu bersinergi, menciptakan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu mendatang. Jangan sampai amanah ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun segelintir pihak yang ingin meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar,” katanya. (bm)
Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun yang diprediksi akan penuh dengan dinamika politik. Diharapkan situasi tersebut tidak sampai memecah belah persatuan dan kesatuan di antara warga Indonesia.
“Butuh kesadaran bersama bahwa diperlukan individu dan institusi yang mampu melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," kata Wali Kota di hadapan Ketua KPU Medan Herdensi Adnin beserta anggotanya Pandapotan Tamba, Agussyah Ramadani Damanik, Edi Suhartono, dan Yeni Khairiah Rambe.
Wali Kota menyebutkan, melakukan pemutakhiran data pemilih, membuat daftar pemilih sementara, membuat daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap, merupakan sebagian dari tugas yang harus dijalankan. Besarnya tanggung jawab tugas, wewenang dan kewajiban anggota PPK dan PPS ini merupakan amanah negara yang harus dijaga dengan sepenuh hati.
“Anggota PPK dan PPS harus mampu bersinergi, menciptakan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu mendatang. Jangan sampai amanah ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun segelintir pihak yang ingin meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar,” katanya. (bm)
