Medan, CN.com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Sahat Maruli Tua Tarigan mengatakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk masyarakat kurang mampu seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan maksimal.
"Soalnya tidak semua orang tahu ada program seperti ini. Kalau ada yang tahu, tapi kebanyakan tidak tahu ke mana harus melapor untuk mendapatkan program tersebut. Ini kan namanya kurang maksimal. Padahal program Presiden Jokowi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu," kata Maruli Tua Tarigan kepada wartawan, Ahad (12/08/2018).
Politisi NasDem ini mencontohkan untuk program PKH yang disebut-sebut sebagai pengganti beras miskin (raskin) kini diganti dengan voucher berisi saldo Rp110.000 untuk ditukarkan dengan beras dan gula pasir.
"Namun program ini hanya orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya," kata Maruli.
Maruli mengetahui itu setiap kali melaksanakan reses dan banyak warga miskin yang mengeluhkannya.
"Ada warga yang datang langsung ke rumah saya menanyakan PKH ini. Kesannya program ini dijalankan sembunyi-sembunyi," katanya.
Maruli juga mengaku heran karena untuk pengurusan program ini seperti KIP dipercayakan kepada seorang anggota DPR RI untuk merekrut sampai pendistribusiannya.
"Justeru setelah saya telusuri, ternyata data orang miskin yang dipakai untuk mendapatkan program tersebut masih memakai data tahun 2015. Sudah 2 tahun tidak ada perubahan data. Harusnya kan ini (data) direvisi sesuai perkembangan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Seharusnya, kata Maruli, semua program nasional untuk warga kurang mampu harus tersosialisasi sampai ke tingkat lingkungan, tidak boleh sembunyi-sembunyi.
"Sebab program ini sangat membantu masyarakat dan juga Pemko Medan karena dapat mengurangi beban APBD untuk warga kurang mampu. Pemko sudah menganggarkan untuk BPJS PBI bagi warga miskin Rp75 miliar dan bedah rumah tidak layak huni Rp25 miliar," katanya. (bm/imc)
