Fraksi Demokrat Pertanyakan Pemprov Alasan Nunggak DBH
Medan, CAHAYANEWS.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan mempertanyakan Rancangan APBD Kota Medan TA 2020 sebesar Rp6,098 triliun. Menurut fraksi ini, anggaran itu menurun jika dibandingkan APBD 2019 sebesar Rp6,25 triliun.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Parlaungan Simangunsong ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD tahun 2020 di gedung dewan, Rabu (21/08/2019).
“Dalam rangka efisiensi, belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 3,58 persen atau sebesar Rp25,52 miliar. Namun kami mempertanyakan kenapa justeru belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp284,91 miliar atau 22,45 persen,” kata Parlaungan.
Selain itu, program pemberian makan tambahan sebesar Rp439 juta lebih di Dinas pendidikan menjadi sorotan Fraksi Demokrat. Untuk Dinas Kesehatan juga dipertanyakan apakah puskesmas pembantu sudah memadai bila dibanding jumlah masyarakat di wilayah puskesmas tersebut.
Parlaungan juga mempertanyakan alasan Pemprov Sumut menunggak pos dana bagi hasil (DBH). Padahal DBH tersebut sumber pendapatan yang sangat mendukung APBD Kota Medan sehingga mengganggu pembangunan Kota Medan.
Kepala Bappeda Pemko Medan Irwan Ritonga yang hadir pada rapat paripurna tersebut membenarkan seringnya DBH untuk Medan tertunggak. Ia juga mengakui kalau penunggakan tersebut sangat mengganggu pembangunan. Bahkan pemko sempat “me-nolkan” pekerjaan proyek tahun 2018 karena tunggakan DBH.
“Artinya, pekerjaan pembangunan senilai Rp200 miliar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dikerjakan. Padahal kalau Pemprov Sumut konsisten membayarkannya, anggaran Pemko Medan surplus,” terangnya.
Irwan Ritonga juga heran kenapa Pemprov selalu menunggak pembayaran DBH ke kabupaten/kota, padahal dananya sudah diterima, tapi tidak langsung disetorkan. Tapi untung saja Pemprov sudah membayar utang DBH Medan tahun 2017-2018 sebesar Rp400 miliar di tahun 2019.(bk)
Hal itu dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Parlaungan Simangunsong ketika menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang RAPBD tahun 2020 di gedung dewan, Rabu (21/08/2019).
“Dalam rangka efisiensi, belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 3,58 persen atau sebesar Rp25,52 miliar. Namun kami mempertanyakan kenapa justeru belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp284,91 miliar atau 22,45 persen,” kata Parlaungan.
Selain itu, program pemberian makan tambahan sebesar Rp439 juta lebih di Dinas pendidikan menjadi sorotan Fraksi Demokrat. Untuk Dinas Kesehatan juga dipertanyakan apakah puskesmas pembantu sudah memadai bila dibanding jumlah masyarakat di wilayah puskesmas tersebut.
Parlaungan juga mempertanyakan alasan Pemprov Sumut menunggak pos dana bagi hasil (DBH). Padahal DBH tersebut sumber pendapatan yang sangat mendukung APBD Kota Medan sehingga mengganggu pembangunan Kota Medan.
Kepala Bappeda Pemko Medan Irwan Ritonga yang hadir pada rapat paripurna tersebut membenarkan seringnya DBH untuk Medan tertunggak. Ia juga mengakui kalau penunggakan tersebut sangat mengganggu pembangunan. Bahkan pemko sempat “me-nolkan” pekerjaan proyek tahun 2018 karena tunggakan DBH.
“Artinya, pekerjaan pembangunan senilai Rp200 miliar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak dikerjakan. Padahal kalau Pemprov Sumut konsisten membayarkannya, anggaran Pemko Medan surplus,” terangnya.
Irwan Ritonga juga heran kenapa Pemprov selalu menunggak pembayaran DBH ke kabupaten/kota, padahal dananya sudah diterima, tapi tidak langsung disetorkan. Tapi untung saja Pemprov sudah membayar utang DBH Medan tahun 2017-2018 sebesar Rp400 miliar di tahun 2019.(bk)
