Tapanuli Selatan, CAHAYANEWS.COM - Ketua DPD Persatuan Rakyat Desa (PARADE) Nusantara Kabupaten Tapanuli Selatan, Borkat S Sos angkat bicara terkait dugaan adanya penyelewangan dana desa yang dilakukan oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Dari hasil pantauan masyarakat diketahui bahwa penggunaan dan realisasi anggaran desa tahun 2020 ditemukan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai petunjuk dan lari dari pokok tujuan utama dana desa tersebut.
Borkat Menilai banyaknya anggaran yang tertuang didalam dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah lari tiga pokok tujuan, Pertama tujuan dari meningkatan konomi masyarakat desa, Kedua mengurangi angka pengangguran dan, yang Ketiga memberdayakan masyarakat desa dari dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
"Tahun anggaran 2020 ini Dinas PMD Tapsel lebih banyak memikirkan keuntungan terhadap Oknum tertentu, bukan memikirkan keuntungan pada masyarakat desa. Seperti dana yang ditampung di APBDes untuk penaggulangan Covid-19, setiap desa dialokasikan Rp 10 Juta.Dari 211 Desa tersebut dikumpulkan dan disetor pada Kabid Pemdes Tapsel Sucipto, kemudian kabid tersebut membelanjakan dana tersebut dibagikan kepada seluruh Kepala Desa yang dikumpulkan disalah satu Cafe dijalan Baru Kota Padang Sidempuan, ini sudah keterlaluan dan penegerak hukum jangan diam saja," Ujar Borkat.
Sebelumnya, Pemdes Tapsel telah melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Bimtek selama dua hari, dibagi menjadi 3 zona Bimtek dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan menelan biaya Rp 1,3 Milyar dan sangat disayangkan oleh masyarakat ditengah wabah Pandemi Covid-19.
"Kami sangat menyesalkan adanya acara bimtek yang tidak jelas itu, uang negara di hambur-hamburkan disaat masyarakat desa dalam keadaan susah malah ada pihak pemdes yang ngebet kejar proyek haram, harusnya dimasa pandemi ini dana desa itu digunakan untuk penanganan covid-19 dan BLT juga hal-hal positif lainnya," Tegas Ketua PARADE Kabupaten Tapsel tersebut.
Bahkan Borkat dan PARADE Nusantara DPD Tapsel menegaskan akan melaporkan pihak Dinas PMD kepihak penegak hukum, dan meminta juga agar Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (MENDES PDTT) mendesak Kapoldasu dan aparat hukum mengusut tuntas keterlibatan para oknum-oknum yang bermain.
Kadis Pemdes Tapsel Yusuf Nasution ketika dikonfimasi CAHAYANEWS.COM tidak pernah berhasil dijumpai dikantornya , Selasa (08/09/2020). Ketika dihubungi via telpon tidak ada jawaban. Menurut staff Pemdes yang enggan dituliskan namanya, mengatakan bahwa Pak Kadis sudah jarang dikantor dan lebih banyak tugas diluar sebutnya. (CNC/Tim)
