11 Ruko di Duga Jadi Penyebab Banjir, Warga Menggelar Aksi di Depan Gedung DPRD Medan

Share:


Medan, CAHAYANEWS.COM
  - Warga Pasar V, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal meminta kepada anggota DPRD Kota Medan untuk menerbitkan surat rekomendasi terkait pembongkaran 11 ruko di dekat permukiman mereka. 
Sebab, keberadaan 11 ruko itu menutup saluran drainase, dan kerap menimbulkan banjir di rumah warga.

"Bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi (IMB). Bahkan, bangunan itu berdiri di atas drainase," kata Gelmok Samosir, pendamping warga saat melakukan aksi di DPRD Kota Medan, Selasa (1/9/2020).

Gelmok mengatakan, masalah ini sudah terjadi sejak tahun 2013 silam. Kala itu, mereka sudah sempat melaporkan masalah ini pada Pemko Medan. Tahun 2018, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (RTB) membongkar pintu besi dan beberapa tiang ruko.

Warga pun merasa lega. Sayangnya, setelah peristiwa pembongkaran itu, tidak ada proses lanjut dari Pemko Medan. Belakangan, sejumlah warga malah dilaporkan oleh orang diduga suruhan developer dengan delik aduan pengerusakan.

"Sudah tiga orang warga Pasar V ini dilaporkan ke Polrestabes Medan oleh orang tidak dikenal. Dugaan kami, pelapor itu orang suruhan developer," kata Gelmok.

"Ia berani menuding demikian karena sebelumnya developer sempat mengancam warga. Bilamana mereka meributi keberadaan 11 ruko yang berdiri di atas drainase itu, maka warga akan dipenjarakan. Warga sudah sering dapat ancaman," katanya. Senada disampaikan Linda.

Perempuan ini sempat menangis ketika bertemu dengan anggota DPRD Medan. Linda mengatakan, pihak developer kerap melontarkan ancaman kepada masyarakat.

"Saya sempat meminta agar pihak developer membuta salurat parit yang tersumbat itu. Tapi mereka malah mengatakan, sudah mau mati kau. Inilah pengembang yang arogan itu pak. Apa lah daya kami," kata Linda.

Ia berharap, DPRD Kota Medan bisa menyurati Pemko Medan agar menindaklanjuti masalah ini. Hampir tiap hujan turun, kata Linda, pasti permukiman warga banjir. Maka dari itu, sambungnya, Linda memohon agar drainase di permukimannya diperbaiki, dan bangunan ruko dibongkar.

Menanggapi masalah ini, Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simajuntak berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga. Namun, kata dia, diperlukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan antar pihak kecamatan, kepolisian dan warga agar ada titik terang.

"Saya sebagai ketua komisi 4 berjanji akan kita tindaklanjuti. Ini pasti akan kita kerjakan secepatnya. Saya berpikir kalau masalah bangunan itu yang merugikan, itu lebih gampang untuk komisi kami, tapi saya lihat ada masalah hukum juga, jadi saya pengen ini rapatnya gabungan," katanya.

Kader PDIP Kok Bungkam
Linda, warga Pasar V, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal sempat menyeret-nyeret nama PDI Perjuangan. Kata Linda, sejumlah kader PDIP bungkam melihat kezoliman developer. Padahal, kata Linda, selama ini PDIP dikenal vokal dalam membela kepentingan masyarakat.

"Kenapa orang PDIP, pak Brilian Mokhtar, Hasyim, dan semuanya pada diam. Kenapa tidak ada yang membela kami. Hanya bapak Daniel Pinem saja yang selama ini menguatkan kami," kata Linda di gedung DPRD Medan.

Linda mengatakan, PDIP yang sekarang tidak seperti dulu. Dia curiga bahwa sejumlah kader PDIP hanya berpihak pada orang yang punya uang dan jabatan.

"Apa karena kami etnis Tionghoa tidak berduit? Mau berapa lagi nyawa orang tua kami yang meninggal demi pengembang itu, tolong jawab kami pak," katanya.

Karena namanya dibawa-bawa, Brilian Mokhtar angkat bicara. Ia mengatakan, dirinya pernah memediasi masalah ini ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD Sumut.

"Dulu saya pernah memediasi, agar ada jalan keluar, tuntutan warga buat parit, maka pengembang mesti korbankan satu pintu untuk saluran parit. Saat ini saya kan gak anggota dewan lagi, lagi pula saat saya dewan, selalu saya libatkan bung Daniel Pinem saat rapat. Karena beliau dapil sana," katanya.

Saat ditanya apakah ada titik terang ketika dirinya melakukan mediasi kala itu, Brilian mengamininya. Namun, kata dia, belakangan kesepakatan itu tidak terlaksana.

"Sudah setuju semua, tinggal buat konsep perdamaian, tapi muncul satu warga bermana Asun gak tau nama Indonesianya, dialah yang selama ini berperkara dangan pengembang. Info terakhir sepertinya tidak terjadi kesepakatan, karena tuntutan mereka bongkar semua," ucapnya.

Brilian mengatakan tidak begitu mengenal Linda yang menyebut dirinya sempat turun, namun akhirnya diam menangani kasus ini. Selain itu, kata dia, selama proses mediasi berlangsung, pihaknya juga melibatkan struktur partai PDIP.

"Saya pun gak kenal sama yang bernama Linda ini, mesti lihat orangnya baru tahu. Saat mediasi, saya libatkan struktur partai seperti PAC dan ranting PDIP Sunggal, hadir juga Danil Pinem," ucapnya.(tr14)

Share:
Komentar

Berita Terkini