Menurut Sekretaris GPK ini , penerapan PPKM Darurat merupakan ujian terhadap kepemimpinan walikota yang baru seumur jagung ini.
Lanjutnya,ia juga menyampaikan bahwa seharusnya bobby jangan hanya memasstikan PPKM berjalan dengan lancar dan berharap di patuhi oleh masyarakat, akan tetapi ia juga harus memastikan juga masyarakatnya makan apa tidak,apakah rakyat bisa memenuhi kebutuhan ekonominya,walikota medan harus berfikir sampai sejauh itu,pungkasnya.
Seharusnya ketika kebijakan PPKM hendak di ambil,walikota medan harus mengundang beberapa elemen masyarakat agar dalam.pengambilan keputusan pelaksanaan PPKM bisa juga memberikan solusi,bukan hanya instruksi,jelas daffa saat di wawancarai oleh awak media di kantor sekretariat GPK,Rabu (14/7/2021).
Sambungnya, "Iyaa kita paham bobby mengikuti arahan pusat agar PPKM berjalan baik,akan tetapi wali kota harus ingat dia juga punya rakyat yang harus dipikirkan juga,jangan nanti PPKM di medan lancar tapi rupayanya rakyat banyak yang tidak makan",cetusnya.
Lanjut daffa, "Saya rasa begini kalau usaha di tutup banyak yang harus dipikirkan.okelah pengusahanya bisa makan tapi pegawainya gmana?ada bantuan,iya ada bantuan tapi nominalnya berapa?300rb per bulan? Suruh tu wali kota hidup 300rb perbulan bisa gak dia?abis saya rasa setengah hari sama dia 300 rb itu.
Makanya jangan asal-asal dalam sebuah keputusan,pertimbangan itu harus jelas,sekarang lucu orang jualan makanan udah seperti jualan narkoba takut sama razia.Dulu pemberitahuan di ruang makan biasanya di larang merokok,sekarang pemberitahuannya di larang makan di rumah makan, kebijakan saat ini sama seperti melakukan PHK secara besar besaran,ucapnya sambil ketawa.
Selain itu Sekretaris GPK ini juga mengatakan bahwa yang terjadi sekarang adalah dalam proses menekan angka covid 19 dengan tanpa di sadari angka kematian tinggi yang terjadi adalah bukan karna covid 19 tapi karna rakyat kelaparan,pungkasnya.
Harusnya Pemerintah provinsi juga lebih transparan terhadap masyarakat,informasikan berapa angka covid saat ini, berapa daya tampung rumah sakit di sumatera utara."Soalny beberapa hari lalu gubsu edi ramayadi sempat mengeluarkan statement bahwa tidak akan latah dengan PPKM,namun setelah beberapa hari kemudian,Gubsu malah menyetujui pelaksanaan PPKM,kan jadi satu tanda tanya",ucapnya.
Kalau memang mau menekan angka berkembangnya covid 19, Pemerintah provinsi harusnya bisa belajar dari awal covid tahun lalu, harusnya pemerintah bisa coba perhitungkan, berapa anggaran yang sanggup membiayai masyarakat dalam proses PPKM, misalnya seminggu,nanti di situ kita lihat bagaimana hasil dalam seminggu itu,dan itu bukan hanya di lakukan di kota medan saja, harus merata,karna tujuannya kan menekan angka penyebaran tadi,cetus daffa.
Lanjut daffa,Kalau memang ingin menekan angka penyebaran wabah ini, pemerintah harus lebih transparansi, berlakukan di 33 kabupaten kota yang ada di wilayah sumut, kalau hanya kota medan saja tetapi di wilayah lain seperti binjai, langkat, sergai, asahan, batubara dan lainnya masih di biarkan pusat pusat keramaian tetap berjalan,maka itu sama saja percuma.
Sekjend GPK itu berharap agar Gubernur Sumatera Utara dan khususnya walikota medan lebih bijak dalam mengambil keputusan,karna ia di pilih oleh rakyat,jadi segala kebijakan it harus mementingkan kepentingan rakyat,tutupnya. (CNC/RK)
