LANGKAT| CAHAYANEWS.COM - Plt Bupati Langkat, Syah Afandin terima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat, (17/2/2023).
Ketua TIM Kunjungan DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, kegiatan ini pertama dilakukan di Sumut.
"Kami melakukan kunker resist di 3 tempat dan dilakukan semala 3 hari, hari pertama di Sumatera Utara yakni tepatnya Kabupaten langkat, yang ke dua di Balik Papan Kalimantan Timur dan ke tiga Labuan Bajo NTT. Alhamdulillah telah menyelesaikan dengan baik dan berbicara dengan berbagai kementerian dan juga ada lembaga-lembaga yang pertama kementerian agama yang kedua kementerian sosial yang ketiga saya lupa tadi ya ada daripada dari bnpb sebetulnya tadi ah ibu nadira ya saya mohon maaf lupa kita berbicara juga dengan badan nasional penanggulangan bencana dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selain kementerian dan badan ini kita ada lembaga-lembaga lain sangat strategis yaitu badan pengelola keuangan haji yang hari ini kita disertai oleh pak alexander karena in hari alexander tapi kata pak bukhari itu jelek karena ini katanya jadi kan kita sambungkan sejujurnya are kemudian dari basarnas pak bupati dan hadirin yang berbahagia," kata dia.
Ia mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan berbagai diskusi terutama di dalam penetapan APBN tahun 2023 di bidang kementerian agama dan juga hal yang sama di kementerian sosial.
"Apakah di bidang sosial berjalan dengan baik. Komisi 8 mendorong untuk mencoba memberikan mengeluarkan bantuan pkh menjadi orang yg bisa tidak membutuhkan bantuan. Jika punya 10 juta penerima, mencoba memberikan bantuan rumah layak unik atau rumah sejahtera terpadu. Kalau masyarakat sudah di bantu rumah belum otomatis keluar dari kemiskinan. Paling tidak kita target kan mulai 1 periode, minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan PKH," ucapnya.
Kemudian, kata dia untuk biaya haji, sudah menjadi tanggung jawab jamaah membayar Rp 49,8 juta sudah maksimal dari biaya pemerintah.
"Pemerintah mengusulkan Rp 69,88 juta untuk biaya haji. DPR dan pemerintah melakukan kajian maka bisa di tetap menjadi 90,8 juta. Tahun lalu 98,2 sekian sekarang sudah 90,8. Kewajiban jamaah menjadi naik dari 39 menjadi 49,8 juta. Bantuan manfaat lebih besar dibandingkan yang di bayarkan jamaah besarnya 55 berbanding 45 maka kewajiban jamaah lebih besar. Adakah yang bisa menjadi batal dan rumit. Maka dengan rapat ini bisa di luruskan Bagaimana tarif haji ini. Maka nanti bapak bupati, kemenag, akan membuat sosialisasi untuk haji," jelasnya.
Syah Afandin menyampaikan, bahwa sebelumnya sudah ada kunker DPR RI ke Kabupaten Langkat yang terjalin.
"Pertama ada dari Komisi 2 DPR RI kemudian kemarin ada komisi 9 dan hari ini Alhamdulillah komisi 8 yang hadir. Kalau sudah anggota DPR datang Berkah ini udah kami siapkan tadi makanya kalau Abang tengok ada yang naik ke atas aku tanya sama orang nih apalagi mau kita usulkan cepat sedikit supaya bapak-bapak ini datang ada manfaatnya. Agar kedatangan bapak-bapak ini tidak sekedar berkunjung aja serta mau menyerap aspirasi dari masyarakat kabupaten Langkat," ungkapnya. (CNC/SURIADI)
