Medan, CAHAYANEWS.COM - Banyaknya bangunan bermasalah di Medan yang dampaknya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat Komisi 4 DPRD Medan gerah.
Dewan bahkan menuding petugas penegak Perda Kota Medan terkesan “tutup mata” dengan banyaknya bangunan bermasalah tersebut.
“Apa kerjaan penegak Perda di Medan ini saat banyak bangunan bermasalah yang berdiri tanpa surat izin mendirikan bangunan (SIMB),” kata anggota Komisi 4 DPRD Medan Antonius D Tumangger pada Jumat (28/8/2020).
Dia menilai seperti ada pembiaran terhadap bangunan bermasalah di kota ini.
Bangunan bermasalah, sebutnya, seperti di Jl Karya Dame Keluarahan Sei Agul Medan Barat yang sudah berulangkali diperingatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R). Namun, pihak Sat Pol PP sepertinya belum bertindak walaupun surat peringatan itu sudah ditembuskan ke satuan penegak Perda.
Disebutkannya, di sana berdiri bangunan 3 lantai di bagian depan dan 4 lantai di bagian belakang serta 2 lantai basemen. Bangunan itu menyimpang dari SIMB dan gambar situasi lapangan (GSL).
Hal yang sama juga terdapat di Jalan Setia Baru yang tidak ada roillen serta bangunan di Jalan Danau Limboto.
Kondisi bangunan sudah ditinjau anggota Komisi 4 ini langsung ke lapangan. Terlihat banyak kejanggalan atas berdirinya bangunan yang diketahui akan dijadikan supermarket itu.
“Kita lihat sendiri ketika turun, banyak yang tidak sesuai aturan dengan izin yang diminta. Bangunan memanjang sampai ke Jalan Karya Dame namun ini tidak sesuai. Kita heran kenapa kepala lingkungan, lurah dan camat Bahkan Sat Pol PP diam saja, ujarnya.
Biasanya di Kelurahan Sei Agul apabila ada tumpukan pasir dan batu bata tidak lama pihak Trantib sudah turun ke lapangan untuk memeriksa. Anehnya, kenapa jelas-jelas ada bangunan menyalah berdiri pemangku kepentingan di wilayah Medan Barat hanya diam saja, katanya.
Ia minta Plt Wali Kota Medan memberikan sanksi tegas atau mengevaluasi kinerja bawahannya yang tidak bekerja maksimal untuk meningkatkan kemajuan Kota Medan termasuk PAD.
Selaku putra daerah yang dipilih langsung oleh warga Kelurahan Sei Agul, Antonius merasa tergerak untuk memberikan perubahan di kampung halamannya sendiri. Karena menurutnya, sejak dulu tidak pernah ada wakil rakyat yang merupakan putra daerah sehingga kelurahan Sei Agul terkesan terbiarkan tanpa ada pengawasan. (RLo)
