Kadis Sosial dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Tapsel Diduga Gerogotin Dana Hibah Sebesar Rp.325 Juta

Share:

TAPSEL, CAHAYANEWS.COM - Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menjadi sorotan, sebelumnya masalah dugaan penyelewangan program bantuan dari Kementerian Sosial berupa sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga diselewangkan. Kini kembali terulang dugaan yang dituduhkan kepada Kadis Sosial Tapsel.

Dugaan kembali terjadi atas Dana Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tapsel Nurdin Pane kepada Ketua Karang Taruna Tapsel Bangun Ritonga,SE. yang tidak diketahui secara pasti dana itu kemana dan buat apa tujuannya.

Diketahui, Ketua Karang Taruna Tapsel Bangun Ritonga telah menerima juga beberapa Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Tapsel dibawah kepemimpinan Bupati H.Dolly Pasaribu, SPt, MM. Dana hibah tersebut seharusnya untuk pembangunan Kabupaten Tapsel. Tapi kembali menjadi polemik ditengah susahnya kehidupan masyarakat dikala masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Bagaimana tidak, ditengah situasi pandemi saat ini Dana Hibah emang menggiurkan bagi beberapa Oknum Pejabat untuk gerogotin uang negara demi kepentingan pribadi dan kantongnya. Dana yang dikeluarkan tidak sedikit mengucur dari APBD ataupun APBN.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tapsel mengibahkan dana sebesar Rp.325 Juta kepada Karang Taruna Tapsel dengan total sebesar Rp. 175 Juta lebih sudah dicairkan. Dan sisah jumlah Rp. 149 Juta yang akan kembali menyusul untuk direalisasikan.

"Dana hibah yang menggunakan APBD harusnya menjadi perhatian serius oleh Bupati Tapel Bapak Dolly Pasaribu, karena perlunya transparansi dalam pengolahannya agar tidak menjadi tanda tanya dibenak masyarakat kemana dana itu dialokasikan. Apalagi ada oknum pejabat yang bermain untuk menggerogotin uang negara demi kepentingan pribadi bukannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang sedang susah dimasa pandemi Covid-19 ini," Ujar Sofyan Daman Huri Harahap Aktivis pemerhati KKN Kabupaten Tapsel Minggu, (25/7/2021).

Harapan masyarakat kepada Bupati Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu untuk mengevaluasi anggaran yang peruntukannya tidak tepat sasaran, dan mengawasi setiap dana dengan jelas demi pembangunan yang merata di Kabupaten Tapsel. Aktivis Pemerhati KKN Sofyan juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) berperan aktif memeriksa anggaran yang dianggap peruntukannya fiktif atau tidak jelas.

Sementara itu, Kadis Sosial Tapsel Nurdin Pane saat akan dikonfirmasi wartawan Cahayanews.com tidak berada dikantornya dengan alasan selalu menghadiri pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19. (CNC/Borkat S.Sos.)
Share:
Komentar

Berita Terkini