MEDAN,CAHAYANEWS.COM- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan H Rajuddin Sagala SPdI meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah agar mengantisipasi warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia serta meminta Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Perdagangan Kota Medan melakukan operasi pasar (OP) khusus minyak goreng (Migor).
Tujuan Operasi Pasar untuk menertibkan harga di pasaran agar tidak terlalu melonjak seperti saat ini, sedngkan mengawasi WAN untuk mengantisipasi dilakukan WNA menghempang penyebaran virus Omicron di tengah-tengah masyarakat
Jangan sampai, virus yang menggegerkan dunia itu masuk ke Kota Medan,” ujar Rajuddin Sagala, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/01/2022).
Politisi dari PKS ini mengakui, Kota Medan saat ini masih level II. Namun, menurut Rajuddin Sagala, tidak menjadi jaminan Kota Medan aman dari Omicron tersebut. “Maka dari itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) dimanapun berada. Pokoknya jangan dianggap sepele masalah ini,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan agar lebih gencar melakukan sosialisasi tentang bahayanya Omicron kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tidak mau masyarakat Kota Medan menjadi korban atas keganasan Omicron ini,” sebut Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini.
Masih katanya, di tengah-tengah masyarakat telah terjadi antara percaya dan tidak. Namun, kata Rajuddin Sagala, masalah percaya tidak percaya harus dikesampingkan dahulu.
“Yang jelas, saat ini sudah ada korban walau bukan di Kota Medan. Artinya, kita jangan mau diadu domba dengan isu-isu yang menyesatkan. Sebab, jika kita sempat terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab itu justru kita akan menerima balanya. Pokoknya kita harus tetap waspada dan tetap jaga prokes,” ujarnya.
Oleh karenanya, Rajuddin Sagala berharap, Kota Medan terbebas dari virus Omicron. “Untuk mewujudkan itu, diimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap menerapkan prokes. Dengan taatnya prokes maka kita akan terhindar dari virus itu,” katanya.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/01/2022) Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini juga berharap pemerintah pusat menekan harga Migor supaya secara nasional merata.
“Jika hal ini dapat dilakukan maka keluhan masyarakat terutama para emak-emak tidak terjadi. Kita berharap keluhan masyarakat sekarang ini terutama masalah Migor dapat dihilangkan,” ujar politisi dari PKS ini.
Maka dari itu, sambungnya, diminta aparat dari tingkat Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah dan Camat jika menemukan adanya penimbunan segera melaporkannya kepada kepolisian untuk diambil tindakan secara hukum. “Bicara soal penimbunan tidak ada istilah kompromi, harus tindak secara hukum agar ada efek jerah,” tandasnya. (CNC/BK01)
.jpg)
