Pembina APTISI Tantang Rektor UMN Debat Terbuka Terkait Calon Pemimpin Sumut

Share:

MEDAN,CAHAYANEWS.COM- penasihat sekaligus Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumatera Utara H. Sempurna Tarigan M.Kes menantang Rektor UMN Hardi Mulyono untuk debat terbuka yang dinilai asal bunyi (Asbun) terkait pernyataannya di media online berjudul 'Saatnya Masyarakat Mulai Memilah dan Memilih Calon Pemimpin Sumut'

Isi pernyataan Hardi Mulyono tersebut, kata Sempurna Tarigan pemimpin Akademi Kesehatan Perawat dan kebidanan di Kabupaten Langkat, Asahan, Provinsi Riau dan Kalimantan itu sangat subjektif dan hanya sesuai selera pribadi Hardi Mulyono. Karena itu Sempurna Tarigan menantang Hardi Mulyono untuk melakukan debat terbuka sehingga pembicaraan masalah pemimpin Sumut kedepan tidak subjektif seperti pernyataan Hardi Mulyono.

Tantangan debat terbuka tersebut juga didukung H. Hasan Basri Nasution M.Kes pemimpin Akademi Kesehatan Perawat dan Kebidanan di 20 tempat di Indonesia yang juga duduk di Dewan Penasihat dan Pembina APTISI Sumatera Utara (Sumut).

Dukungan debat terbuka juga disampaikan mantan Ketua APTISI Sumut tiga periode Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM yang juga mantan Rektor UMSU dua periode.

Sebelumnya Hardi Mulyono dalam salah satu media online menyebutkan, meski penyelenggaraan Pilgubsu 2024 relatif masih lama, tapi saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat Sumatera Utara untuk memulai memilih dan memilah putra terbaiknya untuk diusung menjadi Pemimpin Sumut ke depan. Ini dimaksudkan, agar tidak lagi terjadi “salah pilih” sebagaimana dirasakan masyarakat Sumut saat ini.

Demikian rangkuman perbincangan dengan pengamat politik dan Rektor UMN Al-Washliyah Medan, Dr. KRT. H. Hardi Mulyono, MAP, di kampusnya.

Menurut Hardi Mulyono, hingga memasuki tahun keempat memimpin Sumatera Utara saat ini, tidak ada prestasi Gubsu Edy Rahmayadi yang berdampak positif di dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini artinya, pada Pilgubsu yang lalu, kita telah salah memilih pemimpin,” kata Hardi Mulyono.

Salah pilih ini bisa terjadi, diantaranya karena kita tidak menyiapkan waktu yang panjang untuk menelaah dan mengkaji secara detil dan cermat sosok Edy Rahmayadi. Akibatnya, kita memilih Edi Rahmayadi hanya karena terpesona dengan  jejak rekamnya sebagai prajurit,  juga terpukau dengan kemampuannya membangun narasi yang menjanjikan dengan orasi yang kuat. “Saat itu kita tidak pernah mengamati secara detil apa prestasinya dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” lanjut Hardi.

Hardi pun tidak berharap akan ada hasil kerja positif yang dihasilkan  Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, dari sekitar setahun lebih sisa masa jabatannya. Dia menyebutkan, pada Rakorwil Nasdem Sumut (3/3/2022) dan Rakerwil PKS Sumut sehari berikutnya, Edy Rahmayadi bukannya minta kedua partai itu untuk mendukung kerjanya sebagai Gubsu di sisa masa jabatannya. Tapi, Edy malah  minta didukung untuk maju lagi pada Pilgubsu 2024.  “Mestinya, tunjukkan saja hasil kerja nyatanya. Kalau memang berkualitas, dia tak perlu minta-minta dukungan. Tapi Parpol yang akan datang meminangnya.”

Selain memang tidak ada hasil kerjanya yang bermanfaat untuk kemashlahatan masyarakat Sumatera Utara, Hardi pun menilai karakter Edy Rahmayadi sangat tidak cocok dengan kultur masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.

Hardi mengutip pernyataan Edy Rahmayadi saat Rakerwil PKS Sumut 2022, yang mengaku prestasinya selama tiga tahun menjadi Gubsu adalah sudah disomasi sebanyak 62 kali. Selain itu, Hardi juga mengutip pernyataan Edy Rahmayadi saat Rakor Pengprov seluruh cabang Olahraga Sumut (21/1/2022), yang mengaku baru sekarang dia belajar meminta ma’af. “Dari kedua pernyataannya ini, kita tau persis bagaimana sesungguhnya karakter Edy Rahmayadi. Dan itu tidak cocok dengan karakteristik masyarakat Sumut yang multietnis.”Tokoh Nasional

Hardi Mulyono menjelaskan, saat ini banyak putra terbaik Sumatera Utara yang berkiprah di tingkat Nasional. Diantaranya ada Hasrul Azwar (PPP). Tiga priode di DPRD Medan, dua priode DPRD Sumut dan dua priode DPR-RI, Hasrul kini menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Maroko.

Dari PDIP ada nama Yasona Laoly, Menkumham RI. Sebelumnya Laoly pernah dua priode di DPRD Sumut dan dua priode di DPR-RI. Juga ada nama Trimedya Panjaitan, Syukur Nababan dan beberapa nama lainnya.

Dari Gerindra ada Ustadz Romo Raden M. Syafi’i. Ulama yang punya banyak pengikut dari Majelis Taklim ini, pernah dua priode di DPRD Sumut, dan kini priode kedua di DPR-RI. Selain itu ada Gus Irawan, kini anggota DPR-RI priode kedua, dan sebelumnya dikenal sebagai Dirut Bank Sumut tiga priode.

Dari PKS ada Tifatul Sembiring, yang kini menjadi anggota DPR-RI priode ketiga. Sebelumnya dia pernah menjadi Menkominfo di era SBY. Juga ada nama politisi muda Ustadz Hidayatullah, kini anggota DPR-RI. Sebelumnya, dia pernah tiga priode menjadi anggota DPRD Deliserdang dan dua priode di DPRD Sumut.

Dari Golkar ada nama politisi muda Dolly Kurnia Tanjung. Putra almarhum Politisi Zainuddin Tanjung ini, sekarang menjadi anggota DPRRI.  Sebagai anak muda, dia cukup diperhitungkan saat dipercaya menjadi Ketua Pansus UU IKN baru-baru ini, serta dikenal sebagai politisi cerdas dan tenang.

Dari non-partai, tak bisa diabaikan nama Deddy Iskandar Batubara yang sudah dua priode menjadi anggota DPD-RI, dan kini juga menjabat sebagai Ketua PW Alwashliyah Sumut. Lalu ada Komjen Agus Adrianto, Kabareskrim Polri. Meski bukan putra Sumut, Agus cukup lama bertugas di Sumut. Tugas pertamanya selesai Akpol adalah di Karo. Puncak karir Agus di daerah ini adalah sebagai Kapolda, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda. Agus bahkan memperisteri putri Kota Maksum Medan, anak seorang purnawirawan Pamen TNI AD. “Nama-nama tersebut, sangat layak untuk mulai kita pilih dan pilah secara detil sejak sekarang, sehingga pada Pigubsu 2024 kita tidak lagi salah pilih. Tapi benar-benar mendapatkan pemimpin yang tepat membawa Sumatera Utara menjadi lebih baik,” ujar Hardi Mulyono.(CNC/BK01) 

Share:
Komentar

Berita Terkini