 |
Labusel, CAHAYANEWS.COM - Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat yang
dimediasi DPRD Labusel, Kamis (13/2) antara Pekmab labusel dengan Wartawan
dinilai terlalu berlebihan, pasalnya penjagaan keamanan yang dikirim oleh
Pemkab Labusel dikantor DPRD hampir satu pleton Satpol PP serta satu unit mobil
damkar.
Melihat pengamanan yang begitu rapat, menjadi suatu tanda tanya
yang besar bagi wartawan, apakah pihak penkab labusel berpikir bahwa wartawan
yang ada dilabusel ini selalu berbuat anarkis, sehingga penkab sampai
menyediakan satu unit mobil damkar.
Salah seorang wartawan
online rm, sempat menanyakan kepada sopir mobil damkar, bahwa mereka
diperintahkan untuk menjaga perjalan rapat dengar pendapat yang akan
berlangsung di gedung dprd labusel
Kami wartawan merupakan
orang orang yang taat hukum dan mengerti hukum, papar p.rambe kabiro
media cahaya pembaharuan, adapun rdp ini karna kami meminta hak kami kepada
penkab labusel, wartawan bukan teroris, jadi jangan perlakukan kami secara
berlebihan.
Memanasnya wartawan dengan
Pemkab Labusel bermula dengan anggaran yang telah dianggarkan penkab labusel
tentang dana penyiaran pemberitaan penkab labusel untuk wartawan sebesar rp 2.4
milyar lebih di tahun 2019 semalam.
Anggaran yang telah di buat
sekdakab labusel tahun 2018, dengan bersumber dari anggaran pendapatan
belanja daerah, namun anggaran tersebut tidak sampai ketangan wartawan dan
menjadi bumerang pada saat ini.
Menurut keterangan yang
diterima oleh pihak wartawan, bahwa dana yang telah dianggarkan tersebut menuai
masalah, sesuai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPKRI perwakilan Sumut
dibulan Mei 2019.
Namun, yang menjadi
pertanyaan bagi wartawan, kalau memang dana tersebut ada penemuan dengan
anggaran yang telah dianggarkan oleh sekdakab, kenapa tidak 100% menuai
masalah, hanya bagi media cetak dan online saja, sepertinya ada yang dianak
tirikan akan hal ini.
Kami tetap akan mengawal
terus perjalanan dana publikasi bagi wartawan, setelah tidak adanya kesepakatan
dalam rdp hari ini, karna tidak datangnya sekdakab, untuk itu kami meminta
kepada dprd labusel agar membuat undangan kembali kepada sekdakab labusel
zulkifli chaniago dalam RDP jilid 2. (CNC/P.Rambe)
