Cahayanews.com

Medan,CN.com -  Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan Purnama Dewi mengatakan pihaknya tidak pernah menerbitkan izin parkir di Mall Centre Point. “Kami tak pernah menerbitkan izin parkir di Centre Point. Tak hanya parkirnya, yang lainnya juga tidak kita terbitkan. Ini terkait dengan status Centre Point sendiri. Kalau masih ada kutipan, mungkin bisa berkoordinasi dengan Satpol PP,” kata Purnama Dewi dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan TA 2017 dengan Pansus DPRD, Senin (23/04/2018) yang dipimpin Ketua Pansus, Rajudin Sagala. Anggota Pansus, Mulia Asri Rambe, menyebutkan Kadis PMPTSP hanya pandai berteori. Karena kenyataannya pihak mall Center Point tetap mengenakan tarif parkir kepada pengunjung. “Parkir di Mall Centre Point, sampai sekarang tak ada izin, tapi masih dikutip juga,” kata dia. Anggota Pansus lain, Parlaungan Simangunsong, meminta Dinas PMPTSP harus memperbaiki kinerja dalam pr...

Medan,CN .com - Terkait usulan dari Anggota DPRD Medan, Dinas,Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kota Medan akan mengembangkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan konsep taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan makam. Hal ini diungkapkan Kepala DKP Kota Medan Muhammad Husni menyikapi usulan anggota DPRD Medan Landem Marbun agar DKP melakukan penataan terhadap keberadaan TPU di Kota Medan. “Saat ini kita sudah menerima pembebasan 4 Ha lahan untuk TPU di Kelurahan Terjun Marelan, ke depan kita akan mengunakan kosep RTH dan makam,” jelas Husni dalam rapat evaluasi APBD 2018 triwulan pertama bersama Komisi D DPRD Medan yang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jalan TB Simatupang, Medan, Senin (23/04/2018). Konsep RTH dan taman yang akan dikembangkan di TPU Medan mencontoh konsep yang dilakukan pemakaman di Tanah Kusir Jakarta. “Jadi untuk pemakaman kita akan mencontoh seperti di tanah kusir, dimana disana tidak menggunakan nisan,” jelas mantan Kadispenda Medan dalam rapat yang dipimpin Ke...

Medan,CN.com-  Kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan dikritik. Selain tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan, instansi itu juga dinilai gagal dalam merealisasikan sejumlah program pelatihan kerja yang telah dianggarkan pada 2017. "Padahal program pelatihan kerja itu sangat penting dalam mengurangi pengangguran di Medan," kata Hendra DS, anggota Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Medan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Senin (23/04/2018). Hendra mengatakan banyak program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Disnaker Medan yang tidak terealisasi. Misalnya mulai dari pelatihan keterampilan teknisi handphone, keterampilan montir sepeda motor, bordir, menjahit, keterampilan mesin pendingi hingga pelatihan keterampilan satpam. "Program-program itu seharusnya bisa menciptakan kesempatan kerja bahkan membuka peluang usaha sehingga menyerap tenaga kerja. Dengan begitu angka penganggura...

Medan,CN.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan dinilai belum mampu menciptakan lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran di Medan. DPRD Medan menilai masih banyak program pelatihan yang dibuat oleh dinas tersebut tidak terealisasi. “Kami mempertanyakan kenapa banyak sekali program pelatihan yang telah direncanakan Dinas Tenaga Kerja namun tidak terealisasi," kata anggota Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota akhir tahun 2017 Hendra DS dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Rajuddin Sagala di ruang Banggar DPRD Medan, Senin (23/04/2018). Dalam kesempatan itu, Politisi Hanura Medan ini menjabarkan banyak program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Disnaker Medan yang tidak terealisasi di antaranya Pelatihan Keterampilan Teknisi Handphone, Pelatihan Keterampilan montir sepeda motor, Pelatihan Keterampilan bordir, Pelatihan Keterampilan menjahit, Pelatihan Keterampilan mesin pendingin serta Pelatihan Keterampilan satpam. ...

Medan,CN.com - Anggota DPRD Medan Zulkarnaen Yusuf Nasution mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan harus tegas dan secara menyeluruh melakukan penertiban parkir liar atau parkir berlapis di seluruh wilayah Kota Medan. Sebab, kondisi parkir liar dan berlapis itu kerap menimbulkan kemacetan. "Kita minta Dishub harus tegas dalam parkir liar dan parkir berlapis," kata Zulkarnain Yusuf Nasution, Senin (23/04/2018). Zulkarnain mencontohkan di Jalan Jawa atau tepatnya di seputaran Centre Point. “Di wilayah itu terkadang bukan hanya lapis dua, tetapi terkadang parkir di sana lapis tiga. Ini sering dikeluhkan para pengguna jalan,” sebut Zulkarnain. Sama halnya di Jalan Gudang (Merak Jingga), sebut Zulkarnain, kerap ditemukan kendaraan parkir sampai tiga lapis. “Jangan terkesan ada pembiaran. Pak Kadis harus tegas menindaknya tanpa pandang bulu. Kita apresiasi apa yang telah dilakukan, tapi harus menyeluruh di seluruh wilayah Kota Medan,” tegas Zulkarnain. Menjawab itu, Kadis...

Medan, CN.com - Komisi C DPRD Kota Medan meminta dengan tegas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan untuk menghentikan proses pemilihan Kepala Pasar Inpres Kwala Bekala. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di pasar tersebut. “PD Pasar harus menghentikan proses tersebut, karena pedagang telah merasa aman dan nyaman dengan kondisi sekarang,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Hendra DS, didampingi Sekretaris Boydo HK Panjaitan, ketika menerima perwakilan pedagang Pasar Inpres Kuala Bekala saat mengadukan persoalan itu ke DPRD Kota Medan, Senin (23/04/2018). Kepada pedagang, Hendra, menyampaikan pihaknya menerima keluhan yang disampaikan dan akan diteruskan ke Pemko Medan. “Dalam minggu ini, kita akan panggil Badan Pengawas PD Pasar dan PD Pasar agar persoalan menjadi jelas,” ujarnya. Sementara, Boydo, meminta sekaligus mengingatkan agar peristiwa 15 tahun lalu yang pernah terjadi di Pasar Inpres Kuala Bekala tidak terulang kembali, sebab, kejadian itu membuat para pedagang s...

Medan,CN.com - Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diminta sesegera mungkin membersihkan penyumbatan drainase dari tumpukan sampah di Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota. Tumpukan sampah itu sulit dibersihkan lantaran di atas parit berdiri bekas bangunan usaha panglong di persimpangan Jalan SM Raja dengan Jalan Air Bersih. Alhasil, setiap kali hujan aliran parit tidak berfungsi sehingga air meluber ke kawasan penduduk dan mengakibatkan kawasan itu kerap dilanda banjir. "Penyumbatan drainase itu harus lekas diantisipasi Dinas PU Medan. Bila perlu bangunan bekas panglong yang berada di atas parit di kawasan itu dibongkar saja," kata anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Lubis, Sabtu (21/04/2018). Godfried juga berharap aparatur Kecamatan Medan Kota lebih responsif dalam menyahuti keluhan warga terkait banjir lantaran tidak berfungsinya saluran drainase. Sebelumnya, warga Lingkungan VI mengeluhkan persoalan banjir yang kerap terjadi. Mereka bahkan berharap pe...

Medan,CN.com -  Anggota DPRD Medan Godfried Lubis memberi apresiasi rencana Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacatan lalulintas. Namun, kata Politisi Gerindra ini, penertiban yang dilakukan jangan sebatas musiman atau ibarat “proyek balon”. "Saya katakan proyek balon, dipencet di sini gelembung di sana. Ditertibkan di sini pindah ke sana," katanya, Rabu (18/4). Penertiban, kata dia, harus secara menyeluruh dan jangan tebang pilih. Pihaknya mendorong Pemko Medan agar penertiban dilakukan secara rutin dan tegas tapi bukan gagah-gagahan. "Artinya, jangan minggu ini kosong namun minggu depannya timbul lagi. Bahkan, berikutnya “dipelihara” dan menjadi obyek pungli oknum tertentu. Bertahun-tahun kita perhatikan penertiban tetap saja musiman. Hal seperti itu yang seharusnya diubah total,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat menyampaikan akan melakukan...

Medan,CN.com -  Anggota DPRD Medan Roby Barus menilai Pemerintah Kota Medan gagal dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame. Target 2017 yang diproyeksikan sebesar Rp94.352.375.000 namun yang terealisasi hanya Rp18.678.272.783,07 atau 19,80 persen. "Ini namanya jauh dari target," kata Roby kepada wartawan di Medan, Rabu (18/04/2018). Roby mengatakan potensi PAD dari pajak reklame sebenarnya cukup besar. Fakta itu bisa dilihat dengan menjamurnya papan reklame di Kota Medan. Justeru realisasi perolehan PAD malah menjadi paradoks jika melihat Kota Medan bagaikan hutan reklame. Bahkan perolehan PAD reklame pernah di bawah 10 persen. "Ini bukti kinerja Pemko Medan sangat lemah dalam pencapaian PAD dari pajak reklame," katanya. Roby berharap Pemko Medan jangan pernah kalah dengan pengusaha-pengusaha nakal yang mencoba mencari-cari dalih guna menghindari kewajibannya membayar pajak reklame. Dia menyarankan Pemko melakukan koordinasi dengan penegak huk...

Medan, CN.com - Kalangan anggota DPRD Medan menyesalkan fasilitas pada sejumlah taman di Kota Medan tidak terawat. Bahkan dewan mendapat laporan musala yang dibangun di sejumlah taman seperti di Taman Stadion Teladan sering dijadikan tempat mesum pada malam hari. Hal itu terungkap saat rapat Pansus DPRD Medan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Wali Kota Medan akhir tahun anggaran 2017 di ruang banggar gedung DPRD Medan, Selasa (17/04/2018). “Seperti bangunan musala di Taman Stadion Teladan, kami dapat informasi di belakang musala itu sering digunakan hal-hal yang tak baik dan diduga dijadikan lokasi prostitusi,” sebut Asmui Lubis, anggota pansus LKPJ 2017. Politisi PKS ini menyoalkan kurangnya pengawasan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga fasilitas di taman sering rusak, bahkan pagar di taman berhilangan. “Sangat disayangkan fasilitas di taman tak terawat, bahkan tempat ibadah disalah gunakan. Padahal anggaran u...

Medan,CN.com -  Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan Agus Suryono dinilai tidak memiliki inovasi dalam menggerakkan geliat pariwisata Kota Medan. Hal ini terungkap dalam rapat panitia Khusus (pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan akhir Tahun anggaran 2017 di ruang banggar gedung DPRD Medan, Selasa (17/04/2018). "Bahkan program yang sudah terlaksana dinilai kurang bermanfaat," kata anggota Pansus Beston Sinaga. Beston mengambil contoh terkait pelaksanaan sapta pesona. Program itu dinilainya tidak bermanfaat sama sekali karena tidak terbukti mampu menggerakkan sadar wisata dan meningkatkan geliat wisata. “Bagusnya kegiatan itu dihapuskan saja. Tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan,” protes Beston. Tudingan yang sama disampaikan anggota pansus Paul Mei Anton Simanjuntak. Dia menilai Kadis Pariwisata Kota Medan tidak mampu menciptakan geliat wisata di Kota Medan. "Seharusnya, Kadis memiliki terobosan peningkatan d...

Medan,CN.com -  Tahun ini Pemerintah Kota Medan menargetkan program bedah rumah sebanyak 1000 unit bagi masyarakat miskin. Namun program bantuan itu tampaknya kurang berjalan karena hingga saat ini masih banyak warga miskin yang rumahnya kurang layak ditempati. "Program ini sepertinya tidak berjalan," kata anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (17/04/2018). Paul menanyakan kendala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan sehingga masih banyak masyarakat miskin tak mendapat program bedah rumah. Contohnya masyarakat nelayan di kawasan Belawan yang hingga kini kondisi rumahnya memprihatinkan. Dia juga menilai terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi warga agar dapat memperoleh bantuan bedah rumah. Salah satunya soal surat silang sengketa dari kelurahan. Sementara warga mengeluhkan pengurusan surat silang sengketa biayanya mahal dan prosesnya berbelit-belit. Paul juga menanyakan, apa rumah semi permanen bisa mendapat bantuan bedah ...

Medan, CN.com -  Seratusan pedagang Pasar Pringgan berunjuk rasa di Balai Kota Medan, Senin (16/04/2018). Mereka menolak pasar tempat mereka berjualan kembali dikelola pihak swasta setelah beberapa bulan dikelola PD Pasar Medan. Pada unjuk rasa itu, pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Pringgan Medan membeberkan fakta yang mengejutkan soal adanya duit Rp10 miliar yang disetorkan PT Parbens - selaku pengelola pasar yang baru - ke Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya perusahaan itu diperkenankan mengelola Pasar Pringgan selama lima tahun. "Itu yang disetorkan PT Parbens ke Pemko Medan. Kita gak tau uang itu untuk apa. Apakah uang sewa menyewa kontrak atau apa," kata Ira br Barus kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa para pedagang didominasi ibu-ibu. Selain membawa spanduk berisi penolakan Pasar Pringgan dikelola swasta, demo pedagang diwarnai pemukulan kaleng-kaleng bekas yang dilakukan terus-menerus. Sementara di ruang rapat Balai Kota te...

Medan,CN.com -  Anggota DPRD Kota Medan Ubaydillah bersilaturahmi kepada warga Belawan, Jumat (13/04/2018). Pada pertemuan itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyerahkan KTP maupun akte kelahiran kepada warga di sana. Silaurahmi Ubaydillah itu difasilitasi Ketua Karang Taruna Belawan Abdulrahman. Sebelumnya anggota Komisi D ini memperjuangkan hak administrasi warga di kawasan Medan Utara dalam membantu percepatan memperoleh KTP dan akte lahir secara gratis. "Kalau ada aspirasi dari warga pasti kita tampung untuk diperjuangkan," ungkap Ubaydillah di sela-sela silaturahminya di Lorong Sentosa, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. (bsk/bm)

Medan,CN.com - Pemerintah Kota Medan diminta mengubah jam operasional warung internet (warnet) yang selama ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 28 Tahun 2011. Dalam perwal tersebut tercantum jam operasional mulai pukul 06.00 – 24.00 pada Senin hingga Jumat dan Pukul 06.00 wib – 02.00 wib pada hari libur. "Jam operasional yang diatur dinilai tidak efektif mengingat jam operasional tersebut terlalu malam," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Jumadi dalam acara hari Aspirasi bertemakan “Benang Kusut Warnet Menjamur di Kota Medan”, yang digelar di Gedung DPRD Medan Lt 4, Kamis (12/04/2018). Acara itu dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Muhammad Sofyan, Kepala Bidang Pengendalian Dinas Kominfo, Arbani Harahap, Ketua Komisi B DPRD Medan Rajudin Sagala dan anggota DPRD Medan Komisi A Muhammad Nasir. Jumadi mengusulkan, jam operasional warnet baiknya dibatasi hingga pukul 23.00 WIB setiap harinya. “Jika operasional hingga pukul 02.00 W...

Medan,CN.com -  Sebanyak 2001 kepala lingkungan, pegawai honorer dan petugas kebersihan di lingkungan Pemko Medan belum terima honor sejak Januari, Februari dan April 2018. Anggota Komisi A DPRD Medan Anton Panggabean mempertanyakan keterlambatan pembayaran honor tersebut. "Seharusnya mereka menerima honor setiap tanggal 5 setiap bulannya. Tapi pembayaran honor mereka yang dibayar hanya bulan Maret. Namun Januari, Februari dan April belum dibayar," kata Anton Panggabean, Kamis (12/04/2018). Politisi Partai Demokrat ini meminta Wali Kota Medan mencari solusi yang cepat untuk mengatasi persoalan itu. Anton mengaku belum tahu apa kendala sehingga honor tersebut belum dibayarkan. "Belum gajiannya selama tiga bulan, tentu saja sangat mengganggu kinerja mereka," katanya. Menurut Anton, tertundanya pembayaran honor tersebut jangan sampai terulang lagi. Pemko Medan, kata dia, harus lekas mencari solusinya. "Saya pikir ini bukan soal uang yang tidak ada, tapi soal penge...

Medan,CN.com -  DPRD Medan meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan turut berperan serta membantu program penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan bibit ikan dan tanaman kepada masyarakat. "Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Perkanan dituntut lebih fokus dan peduli soal peningkatan ekonomi rakyat kecil serta melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membuka usaha mandiri," kata anggota Komisi D Daniel Pinem, Rabu (11/04/2018). Menurutnya, dengan usaha kolam kecil-kecilan dan tanam sayuran di pekarangan rumah sangat membantu kebutuhan sehari-hari khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. “Tentu dengan memanfaatkan pekarangan rumah tanaman sayuran dan kolam ikan akan membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya. Menurut politisi PDIP ini, pihaknya kerap mendapat keluhan masyarakat soal kesulitan ekonomi. Bahkan lewat reses dewan sering menerima aspirasi soal ketiadaan lowongan kerja dan usaha sampingan. Untuk itu, bantuan usaha rumah tangga patut digalakka...

Medan, CN.com - PT Paruh Cakrawala Membentang (PCM) selaku pemenang tender jasa kebersihan di Gedung DPRD Medan akhirnya berjanji melaksanakan rekomendasi wakil rakyat dengan tidak melakukan pemecatan terhadap 40-an karyawan. Hal itu disepakati usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) perusahaan itu dengan Komisi B DPRD Medan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan serta perwakilan petugas Cleaning Service (CS), Selasa (10/04/2018). RDP sebelumnya sempat memanas karena adu mulut antara Anggota Komisi B Irsal Fikri dengan Direktur Utama PCM Arifin Said Ritonga. Irsal menuding bahwa PCM telah berlaku semena-mena terhadap petugas CS yang lama dengan mengutip biaya tinggi serta memecat petugas secara sepihak. Sementara, Said membantah ada pengutipan senilai Rp2,5 juta. Menurut dia, kutipan yang dikenakan untuk membiayai pelatihan tenaga kerja sesuai prosedur perusahaan. “Sebagai perusahaan, kami bertanggung jawab untuk memastikan petugas bekerja profesional dan bisa mengoperasikan ala...

Medan,CN.com - Komisi B DPRD Medan meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) meningkatkan prestasi atlet Kota Medan lewat pembinaan-pembinaan yang intens dan menyediakan prasarana yang memadai. Ketua Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan Kota Medan sejak dulu dikenal sebagai gudangnya atlet dalam beberapa cabang olahraga. Bahkan atlet asal Kota Medan pernah meraih prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. "Jadi Dispora harus lebih memperhatikan atlet kita lewat pembinaan-pembinaan dan didukung prasarana yang memadai," kata Rajuddin Sagala saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dispora Kota Medan di gedung dewan, Selasa (10/04/2018). Menurut Rajuddin, pembinaan para atlet sangat memungkinkan mengingat anggaran Dispora Kota Medan pada 2018 ini mencapai Rp18 miliar lebih. Untuk menstimulus munculnya atlet-atlet baru, kata dia, Dispora perlu mengadakan turnamen-turnamen antar kecamatan di Medan. Dengan begitu, Kota Meda tidak perlu mendatangkan atlet dar...

Medan,CN.com -  Komisi C DPRD Medan menganggap para pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) menyepelekan lembaga legislatif. Sebab, rekomendasi stanvas atas pembangunan Pasar Marelan yang dikeluarkan wakil rakyat tidak dijalankan. "Ini membuktikan mereka (P3TM) menganggap kecil lembaga legislatif. Rekomendasi stanvas pembangunan dan pengelolaan Pasar Marelan yang kita keluarkan sepertinya disepelekan," kata anggota Komisi C Zulkifli Lubis, Rabu (10/04/2018). Menurut politisi PPP ini, apa yang dilakukan para pedagang kaki lima Pasar Marelan yang melaporkan pengurus P3TM ke Polres Pelabuhan Belawan sudah tepat. "Menurut saya, ini murni aspirasi para pedagang yang merasa terzolimi. Mereka pantas meminta keadilan dan perlindungan hukum atas apa yang telah mereka alami,” pungkas Lubis. (bm)

Medan,CN.com - Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri sulit mengendalikan emosinya saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan PT Paruh Cakrawala Membentang (PCM) di gedung dewan, Selasa (10/04/2018). Politisi PPP ini juga sepertinya kesal dan bahkan sempat melontarkan akan mencukur habis rambutnya (gundul) jika perusahaan pemenang tender jasa kebersihan di DPRD Medan itu mempekerjakan kembali 39 petugas kebersihan DPRD Medan yang lama. Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Rajuddin Sagala, Komisi B akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada 39 pekerja kebersihan agar PT PCM mempekerjakan mereka kembali. Direktur Utama PT PCM Arifin Said Ritonga juga tidak mempermasalahkan rekomendasi Komisi B sepanjang rekomendasi dibuat secara tertulis. Rapat hari itu sempat berlangsung tegang. Ini dipicu setelah Direktur Utama PT PCM membantah tudingan pengutipan uang Rp2,5 juta kepada petugas kebersihan dalam perekrutan pegawai. "Kalau kami dibilang mengutip uang Rp2,5 juta, ini jelas kami b...

Medan,CN.com -  Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di DPRD Sumut, Senin (09/04/2018). Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi di Medan menagih janji wakil rakyat yang pernah menyatakan akan memanggil pihak Pertamina terkait kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, mahasiswa berhasil menerobos ke ruang sidang paripurna DPRD Sumut. Bahkan dua wakil rakyat, Aripay Tambunan dan Muchrid Coki Nasution sempat kesulitan menghadapi mahasiswa. Hal itu terjadi setelah sejumlah mahasiswa melakukan dialog dengan wakil rakyat itu. Dan tiba-tiba saja sebagian mahasiswa merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Sumut. Kemudian mereka berlarian menuju ruang sidang paripurna. Situasi memanas saat petugas keamanan DPRD Sumut melarang sebagian mahasiswa lainnya memasuki ruang rapat paripurna. Sementara mahasiswa yang sudah berada di ruang paripurna menggelar semacam sidang paripurna. "Kita (mahasiswa) masih ada. Inilah sidang paripurna mahasiswa," ka...

Medan,CN.com -  Kota Medan seolah tak pernah lepas dari masalah banjir. Salah satu penyebabnya, Pemko Medan tak memiliki peta drainase sehingga masalah banjir tak terselesaikan. “Ada tiga jenis banjir di Medan. pertama banjir rob, kedua banjir kiriman dan terakhir banjir akibat sendimentasi. Masalah banjir sulit diselesaikan karena Pemko tak memiliki peta drainase,” kata anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis, Senin (9/4/2018). Masalah banjir sulit diatasi karena sungai-sungai yang melintasi Kota Medan tak pernah dikorek. “Harusnya Pemko Medan berkordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan melakukan pengorekan sungai. Digunakanlah tandon di sungai, biar saluran lancar,” kata politisi Gerindra ini. Selain persoalan pengorekan drainase, Godfried juga menyoroti gorong-gorong yang dinilainya harus dievaluasi lagi lantaran diameternya bervariasi. Ada yang besar dan ada yang kecil sehingga mempengaruhi jalannya saluran pembuangan tersebut. “Coba lihat gorong-gorong di depan Mapoldasu ...

Medan,CN.com -  Komisi D DPRD Medan akan melakukan pemanggilan kembali pemilik bangunan rumah toko (ruko) Jalan Airlangga, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi atas bangunan ruko tersebut yang menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mengatakan pihaknya memang pernah memanggil pemilik bangunan tersebut untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) terkait bangunan ruko tersebut. "Karena pemiliknya tidak hadir, kita berencana menjadwalkan pemanggilan kembali," kata Parlaungan Simangunsong di Medan, Rabu (04/04/2018). Pendirian bangunan ruko dinilai menyalahi IMB yang dikeluarkan instansi terkait. Izin pendirian bangunan yang diberikan 4,5 lantai, namun pemiliknya membangun menjadi 6,5 lantai. "Kan ini jelas menyalah," kata Parlaungan. Lurah Petisah Tengah Khairul A Lubis juga tidak membantah kalau bangunan itu bermasalah. Bahkan pihak kelurahan setempat per...

Medan,CN.com - Warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Rejo, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, resah lantaran pengembang Komplek Perumahan Villa Jati Mas menutup jalan yang merupakan fasilitas umum selebar 10 meter di kawasan itu. Permasalahan ini disampaikan warga ke DPRD Medan setelah sebelumnya beberapa kali melakukan mediasi namun tak mencapai kesepakatan. Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Medan beberapa waktu lalu, pihak Kecamatan Medan Perjuangan melakukan mediasi bersama pengembang Villa Jati Mas dan masyarakat Lorong Rejo di Kantor Lurah Sidorame Barat I, Kamis (05/04/2018). Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Lurah Sidorame Barat I dihadiri anggota DPRD Medan Sahat Simbolon, Camat Medan Perjuangan Fahri Matondang dan perwakilan pihak Villa Jati Mas, masyarakat Lorong Rejo mengungkapkan keresahan mereka lantaran pengembang memagar jalan umum selebar 10 meter. Pemagaran tersebut mengganggu akses masyarakat. “Semula ...

CN.com-  Medan: Komisi C DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Kebun Binatang Medan (Medan Zoo). Komisi ini menilai infrastruktur di lokasi wisata itu sangat minim tidak seperti Kebun Binatang Ragunan Jakarta atau di Surabaya. Direktur PD Pembangunan Putrama Alkhairi mengatakan untuk menjadikan Medan Zoo seperti Kebun Binatang Ragunan Jakarta atau di Surabaya perlu adanya alokasi anggaran dari Pemko Medan. "Dibutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar agar Medan Zoo bisa seperti Ragunan," kata Direktur PD Pembangunan Kota Medan Putrama Alkhairi saat menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Medan ke Medan Zoo, Senin (12/03/2018). Kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi C Hendra DS didampingi anggota Komisi C yakni Kuat Surbakti, Beston Sinaga serta Zulkifli Lubis. Menurut Putrama, dengan dana Rp10 miliar pihaknya telah menyiapkan konsep terhadap Medan Zoo sebagai kawasan terpadu. Melalui pembangunan kawasan terpadu di areal kebun binatang tersebut, masyarakat yang berkunjung tida...

CN.com – Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diwakili Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 se-Kota Medan, Selasa (13/03/2018) di Gedung Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan. Wali Kota mengharapkan agar PPK dan PPS dapat mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun yang diprediksi akan penuh dengan dinamika politik. Diharapkan situasi tersebut tidak sampai memecah belah persatuan dan kesatuan di antara warga Indonesia. “Butuh kesadaran bersama bahwa diperlukan individu dan institusi yang mampu melaksanakan pemilu yang jujur dan adil," kata Wali Kota di hadapan Ketua KPU Medan Herdensi Adnin beserta anggotanya Pandapotan Tamba, Agussyah Ramadani Damanik, Edi Suhartono, dan Yeni Khairiah Rambe. Wali Kota menyebutkan, melakukan pemutakhiran data pemilih, membuat daftar pemilih sementara, membuat daftar pemilih hasil perbaikan da...

CN.com – Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin kembali mengingatkan aparatur Pemko Medan jangan melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam hal pelayanan publik. Bahkan Wali Kota sangat tegas jika ada aparatur yang kedapatan melakukan pungli. "Hukuman yang akan diberlakukan bagi yang terbukti melakukan pungli saya pikir sangat jelas dan tegas," katanya pada Diskusi Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Sabtu (10/03/2018) di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Mojopahit, Medan. Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat Kota Medan agar mulai peduli dengan dirinya sendiri dan melakukan pengurusan berkas secara mandiri tanpa melalui calo yang tidak bertanggung jawab. Sebab, kata dia, pengurusan di kantor-kantor pemerintah sudah tidak sulit lagi. "Sistem sudah transparan, kita bisa mengawasi langsung proses berkas kita dan kita tegaskan tidak ada pungli," kata Wali Kota. Wali Kota juga menjelaskan kondisi pelayanan e-KTP kepada masyarakat K...

CN.com – Medan | Komisi C DPRD Medan sepakat agar PT Parben's selaku penyewa Pasar Pringgan tidak lagi dibebankan membayar ganti rugi sebesar Rp1 miliar sebagaimana permintaan pihak PD Pasar Medan. PT Parben's sebelumnya menjalin kontrak kerja sama dalam mengelola Pasar Pringgan setelah Pemko Medan tidak memperpanjang kontrak dengan PT Tri Wira Loka. "Lagian tidak ada dasar hukumnya PT Parben's harus membayar ganti rugi kepada pihak PD Pasar," kata Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS pada rapat dengar pendapat dengan PD Pasar, Asisten Umum Pemko Medan Ihkwan Habibi Daulay yang juga anggota Badan Pengawas Pasar, dan pihak PT Parben's di gedung DPRD Kota Medan. Selasa, (6/3) jam 10.00 WIB. Hal senada dikatakan anggota Komisi C Mulia Asri Rambe alias Bayek. Dia menilai memang tidak mungkin PT Parben's harus dibebankan biaya ganti rugi seperti biaya renovasi gedung Pasar Pringgan, termasuk denda listrik dan air apa yang telah dikeluarkan PD Pasar selama ini. ...

CN.com – Medan | Perekonomian para pedagang Pasar Kampung Lalang makin terpuruk. Sampai saat ini mereka belum bisa berjualan seperti sediakala. Yang menjadi pemicunya, proyek revitalisasi pembangunan Pasar Kampung Lalang - tempat mereka menyabung hidup - belum juga rampung. Bahkan para pedagang tidak tahu lagi harus mengadu ke mana. "Kami gak tahu lagi harus mengadu ke mana," kata Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kampung Lalang, Erwina Pinem, di sela-sela kunjungan kerja anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung ke lokasi proyek revitalisasi pembangunan Pasar Kampung Lalang, Senin (05/03/2018). "Kami berharap ibu dan teman-teman di DPRD Medan bisa mencari solusi agar kami cepat bisa berjualan kembali," sambung Erwina Pinem didampingi Sekretaris Mia Lisde Sinaga dan pedagang lainnya. Di hadapan politisi Partai Gerindra ini, Erwina Pinem juga melontarkan kekesalannya kepada Pemko Medan yang belum dapat menyelesaikan pembangunan gedung Pasar Kampung Lalang yang dirubu...

CN.com – Meda | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan pelayanan publik yang disediakan pemerintah kota semakin baik setiap harinya. Ini karena semakin baiknya kesadaran dan orientasi kerja ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini dikatakannya saat membuka Diskusi Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Sabtu (10/03/2018) siang di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Mojopahit, Medan, Sumut. "Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk warga Medan," kata Dzulmi Eldin. Eldin mencontohkan pelayanan publik yang ada di Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Medan. Di sana sistem pelayanannya sudah berjalan dengan baik. Meski saat ini para pemohon masih datang ke kantor untuk pengurusan, namun Pemko Medan akan menyiapkan dalam beberapa waktu ke depan agar pelayanan dilakukan secara online berbasis aplikasi. Dengan begitu, pemohon tidak harus datang ke kantor menggunakan lembaran kertas...

CN.com – Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menindaklanjuti keluhan warga Jalan Benteng I, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, terkait penyumbatan drainase yang menyebabkan banjir, Rabu (08/03/2018). Eldin menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan pengorekan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan didampingi Plt Kabid Drainase Edi Zalman memimpin langsung pengorekan. Guna mendukung kelancaran pengorekan, Syahnan menurunkan 1 unit spider excavator. Alat berat satu ini memiliki empat roda yang berjalan tak ubahnya seperti kaki laba-laba sehingga dapat menjangkau lokasi yang sulit, termasuk kemiringan setajam apapun. Syahnan juga mendatangkan 1 unit beko mini, skid loader untuk mengangkat lumpur hasil pengorekan. “Kita ingin pengorekan dilakukan secara maksimal sehingga memuaskan warga,” kata Syahnan. Kondisi drainase sangat memprihatinkan, selain mengalami sendimentasi, permukaannya juga dipenuhi sampah. Setiap kali hujan deras, drainase tak ...

CN.com –Medan | Komisi C DPRD Medan meminta aktivitas di Pasar Mini Marelan distanvaskan. Stanvas ini dilakukan sebelum selesainya persoalan para pedagang di sana. "Kita minta distanvaskan dulu sebelum ada titik temu mengenai persoalan pedagang di sana," kata Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS pada rapat dengar pendapat Komisi C dengan para pedagang Pasar Marelan di gedung dewan, Senin (05/03/2018). Hendra menilai persoalan di Pasar Mini Marelan kian rumit mengenai jumlah pedagang. Hendra menginginkan pihak PD Pasar Medan melakukan pendataan kembali para pedagang yang akan berjualan. "Stanvaskan saja dulu. Kita tidak ingin mencari siapa salah dan siapa benar," katanya. Hendra juga meminta kepada Direktur PD Pasar Rusdi Sinuraya agar bertindak lebih bijaksana dan adil kepada para pedagang dengan cara berkoordinasi dengan kepala Pasar Mini Marelan untuk tidak menjual harga meja kepada pedagang dengan harga di luar kewajaran. “Harga meja harus disesuaikan dengan kemam...

CN.com-Medan |  Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2009. Perda ini mengatur Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA). "Jadi, setiap tenaga KIBLA wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KIBBLA," kata Wong Chun Sen di hadapan 200-an warga yang mayoritas kaum ibu di halaman parkir Universitas Sutomo Jalan Krakatau, Medan Timur, Sabtu (03/03/2018). Dalam perda itu, kata Wong, bagi kaum ibu yang memiliki bayi agar rutin membawa bayinya ke posyandu terdekat untuk diberikan imunisasi dan mendapat penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan ibu dan bayi. "Yang namanya anak-anak, mereka sering bermain di tempat-tempat yang tidak terjamin kebersihannya. Akibatnya, virus menempel di tangan atau di bagian tubuh lainnya. Dampaknya mereka mudah diserang penyakit karena daya tahan tubuh mereka masih lemah,” terang politisi PDIP Medan. Wong juga menjelaskan pasal-pasal dalam Perda tersebut. Pada Pasal I ay...

CN.com – Medan | Komisi D DPRD Medan belum merampungkan rekomendasi pemasangan stanvas atas masalah bangunan Apartemen Centre Point pasca rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait pada Senin (26/02/2018). "Belum bisa jalan (rekomendasinya-red). Masih dirampungkan staf komisi. Nanti saya cek lagi apakah sudah selesai," kata Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong, Jumat (02/03/2018). Karena rekomendasi belum rampung, kata Parlaungan, belum diteruskan kepada unsur pimpinan. "Selesai dulu dibuat baru kita sampaikan (ke ketua dewan)," katanya. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, pemasangan plang stanvas di seputaran Apartemen Centre Point di Jalan Jawa sebagaimana yang direkomendasikan Komisi D harus bersumber dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Sebab segala perizinan sekarang berada di instansi itu yang dulu bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). "Yang buat itu bukan Satpol PP, tapi ...

CN.com – Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengecek kondisi Taman Ahmad Yani Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (07/03/2018). Selain melihat kebersihan taman, Eldin juga ingin memastikan seluruh sarana dan prasarana yang ada di sana berfungsi dengan baik sehingga dapat dipergunakan masyarakat untuk berolahraga maupun bersantai bersama anggota keluarganya. Eldin didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni dan Kepala Badan Pengelola  Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Zulkarnain. Eldin memeriksa seluruh fasilitas yang ada. Mulai dari toilet, musala, peralatan olahraga maupun jalan setapak yang digunakan sebagai track jogging. Eldin meminta Kadis Kebersihan dan Pertamanan Husni agar seluruh sarana dan prasarana yang ada harus dijaga dan dirawat. Eldin juga mengingatkan agar musala yang ada selalu dijaga kebersihannya, terutama toilet maupun tempat wuduknya sehingga masyarakat merasa tenang dan nyaman ketika hendak salat. Kehadiran Eldin mendapat apresiasi sejumlah warga yang ikut ber...

CN.com  - Medan : Persoalan Pasar Tradisional Marelan kembali dibahas pekan depan. Komisi C DPRD Medan segera mengundang pihak-pihak terkait guna mendudukkan persoalan tersebut. "Kemarin kita tunda karena dirut PD Pasar tidak hadir. Nanti kita undang dan agendakan lagi memanggil badan pengawas, dirut PD Pasar, dan P3TM (Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan)," kata Sekretaris Komisi C Boydo HK Panjaitan, Kamis (01/03/2018). Menurut Boydo, saat ini persoalan yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan akibat ketidaktegasan Wali Kota Dzulmi Eldin menyikapi permasalahan dimaksud. Selain persoalan Pasar Marelan, Boydo juga menyebut tentang pengelolaan Pasar Peringgan yang belakangan diketahui sudah dialihkan ke pihak swasta. Selain itu, proyek revitalisasi pembangunan Pasar Kampung Lalang juga tidak kunjung tuntas. "Ini yang mau kita pertegas dalam pertemuan lanjutan nanti. Termasuk membahas persoalan operasional Pasar Marelan karena sudah lama ditunggu p...

CN.com – Medan | Pemko Medan tahun ini akan memokuskan membenahi infrastruktur jalan dan drainase selain perbaikan gedung sekolah, puskesmas serta pasar tradisional. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengemukakan hal itu ketika menerima audiensi jajaran redaksi Harian Sumut 24 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (05/03/2018). Menurut Wali Kota, khusus untuk jalan dan drainase perbaikannya dilakukan hingga tahun depan. Berdasarkan inventarisir yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, kata dia, masih banyak ruas jalan maupun drainase yang harus diperbaiki. “Untuk jalan, perbaikan yang kita lakukan melalui pengaspalan (hotmix) dan pembetonan. Ini disesuaikan dengan kondisi jalan maupun volume kendaraan yang melintasi sehingga jalan yang diperbaiki bisa tahan lama,” kata Wali Kota didampingi Kabag Humas Ridho Nasution dan Sekretaris Dinas Kominfo Medan Masyur. Selanjutnya, kata dia, perbaikan gedung sekolah dan puskesmas. Perbaikan ini, kata Wali Kota, untuk ...

CN.com-Medan |  Pemerintah Kota Medan menggelar aksi sosial dengan melakukan kegiatan bertajuk 'Bersih-Bersih Sungai Deli', Jumat (02/03/2018). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kegiatan itu juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, stakeholder terkait, Komunitas Peduli Anak Sungai Deli (Kopasude) serta masyarakat Kota Medan. Aksi 'Bersih-Bersih Sungai Deli' itu diikuti Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diwakili Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni yang dipusatkan di Kampung Badur, Kecamatan Medan Maimun, dengan melibatkan 200-an peserta dari komunitas maupun masyarakat. Kegiatan yang mencuri perhatian para aktifis dan penggiat peduli sungai ini dilakukan dengan mengutip dan membersihkan kawasan bantaran Sungai Deli dari tumpukan sampah organik maupun non organik. Agenda utama pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini, selain melakukan pemungutan sampah dan penanaman pohon di sepanjang bantaran Sungai Deli, ...

CN.com – Medan |  Anggota DPRD Medan Boydo Panjaitan meminta Wali Kota Dzulmi Eldin lebih bersikap tegas kepada bawahannya dalam menangani persoalan pasar tradisonal di Medan. Menurut politisi PDIP ini, substansi penanganan pasar tradisional ada padanya. "Substansi penanganan pasar tradisional ada pada Wali Kota. Jadi wali Kota harus tegas kepada bawahannya yang menangani persoalan pasar," kata Boydo di Medan, Selasa (27/02/2018). Menurut Boydo, persoalan apa pun yang ada di birokrasi Pemko Medan, yang menjadi penentu kebijakan adalah Wali Kota. "Kalau Wali Kota tegas, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, termasuk persoalan kemasyarakatan seperti masalah pedagang kaki lima," katanya. Mengenai persoalan pasar tradisional, Boydo melihat sampai saat ini banyak ditemukan permasalahan. Mulai dari status pasar, permasalahan kepemilikan kios, infrastruktur pasar sampai pedagang yang mengeluhkan pengutipan yang menurut mereka di luar kewajaran. Seperti persoala...

Medan: Komisi D DPRD Medan meminta Satpol PP memasang plank pemberitahuan untuk tidak melanjutkan pengerjaan pembangunan di depan Apartemen Centre Point dan lainnya di Jalan Jawa. Komisi itu menegaskan bangunan tersebut tidak memiliki IMB dan melanggar peraturan. Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Medan Parlauangan Simangunsong saat rapat dengar pendapat dengan pihak PT Arga Citra Kharisma (ACK) selaku pengembang Centre Point dan lainnya serta instansi terkait di ruang rapat komisi itu, Senin (26/02/2018). Pemasangan plank pemberitahuan tidak boleh melanjutkan pembangunan dan melanggar aturan karena selama ini rekomendasi yang disampaikan anggota dewan meminta bangunan tersebut distanvaskan atau dibongkar instansi terkait tidak diindahkan. "Kami meminta Satpol PP memasang plank pemberitahuan bangunan yang tidak memiliki izin dan melanggar peraturan. Pasang di bagian depan. Biar masyarakat luas tahu," tegas Parlaungan Simangunsong. Parlaungan menjelaskan, seh...

CN.com – Medan |  Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS meminta Pemerintah Kota Medan tegas terhadap PT Budi Mangun KSO selaku rekanan pelaksana proyek revitalisasi pembangunan Pasar Kampung Lalang. "Pemko kita minta tegas karena sampai saat ini proyek revitalisasi pembangunan Pasar Kampung Lalang tak kunjung rampung," kata Hendra DS, Senin (26/02/2018). Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C dengan pihak kontraktor, PD Pasar dan Dinas Perkim Medan pada Januari 2018 lalu disepakati bahwa proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang rampung dalam waktu 90 hari. "Ini belum sampai 90 hari dari waktu yang kita sepakati. Kita lihat nanti apakah pihak kontraktor mampu menyelesaikan pembangunannya atau tidak," tegas Hendra. Jika dalam waktu itu proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang belum rampung juga, Politisi Partai Hanura Kota Medan diminta tegas terhadap pihak rekanannya. "Sebenarnya, siapa pun yang membangun Pasar Kampung Lalang tidaklah penting selama proses pemb...

CN.com – Medan | Anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Effendi Lubis membeberkan rekam jejak PT Budi mangun KSO selaku rekanan proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang yang hingga kini tidak kelar-kelar. "Sebelum dipercaya menangani proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang senilai Rp26 miliar tersebut, rekanan ini pernah gagal atas pekerjaan skybridge di Jalan Stasiun Medan yang menghubungkan ke PT KAI dengan sisi timur Lapangan Merdeka," kata Godfried, Ahad (25/04/2018). Menurut Godfried, KSO artinya kerja sama operasional. Ada dua perusahaan lalu bekerjasama menjadi satu dalam mengerjakan proyek revitalisasi Pasar Kampung Lalang. "Perusahaan rekanan satunya lagi bernama DS. Perusahaan DS ini pernah mendapat borongan pembangunan skybridge di Jalan Stasiun yang gagal itu. Sama ini orangnya," beber Godfried. Dia menerangkan kronologi sebelum program revitalisasi Pasar Kampung Lalang dilakukan. Yakni di tahun anggaran 2016 DPRD dan Pemko Medan sudah mengalokasikan angg...

CN.com - Medan | Wali Kota Medan Dzulmi Eldin membuka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemko Medan tahun 2018 di Balai Kota Medan, Rabu (28/02/2018). Pemko Medan sengaja mendatangkan Asisten Deputi Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Ronald Andrea Anas guna mendukung kegiatan ini. Wali Kota berharap kehadiran Ronald Andrea Anas dapat memberikan pencerahan terkait penyusunan laporan kinerja. Menurut Wali Kota, laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformsikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mencapai tujuan, visi dan misi setiap instansi pemerintah. Sementara Ronald Andrea Anas menjelaskan secara rinci tentang penyusunan laporan kinerja, termasuk aspek-aspek yang harus dipenuhi. Kata dia, mulai saat ini tidak bisa hanya sekadar menyiapkan anggaran, tetapi harus berorientasi kepada kinerja sehingga menghasilkan out put maupun...

CN.com – Medan |  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan menerima penghargaan sebagai BPBD Kabupaten/Kota Terbaik wilayah III dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penghargaan diberikan pada acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Denpasar, Bali, Kamis (22/02/2018). Penghargaan langsung diserahkan Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diwakili Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring. Menurut Arjuna, penghargaan ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BPBD Kota Medan dalam penanganan bencana yang terjadi di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini. Salah satunya meningkatkan sistem penanggulangan bencana di Kota Medan seperti peningkatan SDM personil TRC-PB melalui Diklat dan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Selain itu, kata mantan Kadis Koperasi dan UMKM Kota Medan ini, BPBD Kota Medan juga melaksanakan penyampaian sistem informasi yang akurat kepada masyarakat. Kemudian mengadaka...

CN.com – Medan  | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mengaku prihatin melihat kondisi pedagang kaki lima (PKL) yang belakangan ini sering digusur Satpol PP Medan. Lewat agenda rutin bertajuk 'Hari Aspirasi FPKS DPRD Medan', fraksi ini membahas keberadaan PKL dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, Rabu (21/02/2018). Sebelumnya fraksi ini mengupas mengenai kondisi pasar tradisional. "Tak bisa dipungkiri belakangan ini Satpol PP gencar menggusur pedagang kaki lima. Kita prihatin upaya penggusuran tidak menjadi solusi yang baik terutama bagi pedagang," kata Bendahara FPKS DPRD Medan Rajuddin Sagala kepada wartawan, Rabu (21/02/2018). Menurut Rajuddin, sudah saatnya dibentuk regulasi khusus untuk menata PKL di Kota Medan. Apalagi keberadaan mereka sebenarnya bisa menjadi potensi pendapatan bagi Kota Medan. "Kalau kita mau jujur, jika PKL ini mampu kita kelola secara profesional, di samping bakal mendatangkan pendapatan juga bisa men...

CN.com – Medan |  Anggota Komisi D DPRD Medan Godfried Effendi Lubis mengaku memahami isi hati sopir taksi online yang menolak Permenhub 108/2017. Menurut dia, jika pemerintah ataupun vendor berkeinginan memberi kemudahan atas pengurusan speksi, sopir taksi online pasti mau mematuhi aturan yang berlaku. "Sejatinya mereka mau mengurus speksi inikan melalui vendor. Saya kira pihak vendor ini yang memperberat. Kalau memang diperuntukkan bagi sopir taksi online, langsung saja mereka urus ke Dishub," katanya, Selasa (20/02/2018). Ia mengatakan, melalui perantara seperti vendor buat pengurusan speksi inilah yang menambah biaya dan dirasa berat sopir taksi online. "Hal kedua saya kira biaya untuk itu jangan memberatkan. Kalau cuma Rp200 ribu sampai Rp300 ribu, ya gak masalah. Ini ada saya dengar mengurus itu sampai Rp1 juta dan Rp2 juta biayanya," ujarnya. Politisi Gerindra ini menyarankan, karena menyangkut taksi online ini merupakan hal baru, seharusnya ada keringan dari...

CN.com – Medan |  Pemerintah Kota Medan tidak memiliki grand design (rancangan besar-red) tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Akibatnya keberadaan PKL selalu dihadapkan dengan kekerasan dan penggusuran. "Bagi Partai Keadilan Sejahtera, PKL adalah aset yang harus diberdayakan. Tapi kami melihat Pemko Medan tidak memiliki grand design soal penataan PKL ini. Ini yang kami tuntut sejak lama," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi pada acara hari aspirasi bertajuk "PKL Ditata atau Digusur?" yang digelar fraksi itu, Kamis (22/02/2018). Salman menilai permasalahan PKL harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. Selama ini, kata dia, penataan PKL yang dilakukan Pemko Medan terkadang dilakukan dengan cara refresif. "Jangan ada kesan PKL seolah-olah sampah atau pengganggu yang harus disingkirkan. Seperti pengendalian yang refresif yang dilakukan Satpol PP. Penyelesaiannya dari tahun ke tahun itu-itu saja. Kadang ini tidak menyelesaikan masalah,...

Medan,CN.com -  Fraksi PKS DPRD Medan akan terus mengawal permasalahan masjid Amal Silaturahim yang terancam akan dipindah akibat pembangunan rumah susun. "Dalam waktu dekat ini DPRD Medan akan menggelar rapat gabungan antara Komisi B dan Komisi D terkait masalah rumah ibadah ummat Islam ini," kata anggota Komisi B dari Fraksi PKS Jumadi, Senin (02/04/2018). Dia berharap kasus pemindahan masjid tidak berulang di Kota Medan apalagi persoalan masjid Amal Silaturahim bukan hanya sekedar persoalan agama, tapi juga menyangkut tata aturan yang terkesan diabaikan. “Ada persoalan aturan yang dilanggar dalam kasus ini," ujarnya. F-PKS, sebut dia, sejak awal berkomitmen mendukung keberadaan masjid Amal Silaturahim agar benar-benar dipertahankan dengan berupaya menggagas dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Rumah Ibadah sebagai langkah strategis melindungi keberadaan masjid-masjid di Kota Medan. “Sebelum Perda itu terwujud, kita akan mendesak Wali Kota Medan segera menge...

CN.com – Medan |  Wali Kota Medan Dzulmi Eldin meletakkan batu pertama pembangunan 'Little India Gate' di persimpangan Jalan Zainul Arifin - T Umar, Medan, Ahad (18/02/2018). Eldin dalam kesempatan itu mengapresiasi usaha masyarakat dalam mewujudkan pembangunan 'Little India Gate' tersebut. Tapi, kata dia, 'Little India Gate' itu bukan berarti gerbang pembatas hubungan antar etnis di Medan melainkan sebagai perekat hubungan tali persaudaraan antar umat dab etnis di Kota Medan. “Gerbang ini sebuah perwujudan eksistensi warga etnis India yang telah sekian lama berakulturasi ke dalam budaya lokal. Di Medan, ini juga menjadi cerminan wujud toleransi yang tinggi antar warga kota,” kata Eldin. Hadir di sana Konsul Jendral India Dr Shalia Shah, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto, Ketua DPRD Medan Jhon Hendri Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli dan tokoh masyarakat H Syamsul Arifin. Eldin menyebutkan, Medan se...

CN.com – Medan |  Tujuh SKPD Pemko Medan kembali mangkir atas penggilan kedua yang dilayangkan Badan Anggaran DPRD Medan. Pemanggilan ini terkait temuan BPK atas penggunaan anggaran tahun 2017. Mangkirnya ketujuh SKPD itu memaksa dewan menawarkan dua opsi: dipanggil paksa lewat bantuan polisi atau menggunakan hak interpelasi. "Pemanggilan paksa ini merupakan kewenangan DPRD Medan karena sdah diatur dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarisi kepada wartawan, Senin (19/02/2018). Ketujuh SKPD yang mangkir tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Dinas Perdagangan, Dinas PU, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Pajak Restribusi Derah (BPPRD). Sebelumnya, Ketua DPRD Medan henry Jhon Hutagalung akan meminta bantuan aparat kepolisian untuk menjemput paksa tujuh SKPD tersebut karena dua kali mangkir. Pe...

CN.com – Medan |  Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menginstruksikan seluruh camat, lurah dan kepling membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan menyukseskan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Instruksi ini disampaikan Eldin ketika menutup Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Medan Terkait Penyelenggaraan Pilgubsu 2018 di Medan International Convention Centre (MICC) Jalan Gagak Hitam, Kamis (15/02/2018). "Ketiga unsur Pemko Medan ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saya instruksikan agar membantu KPU dan Panwaslu dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilgubsu," kata Eldin. Eldin tidak ingin mendengar kabar ada camat, lurah dan kepling yang tidak mendukung pihak penyelenggara Pilgub Sumut. Sebagai pelayan masyarakat, kata dia, Pemko Medan bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilgub Sumut. "Kita ingin Pilgub Sumut berjalan aman, tertib dan kondusif,” harapnya. Guna mengihindari t...